"Agenda Politik Mungkin Gaduh, tapi Dampaknya terhadap Ekonomi Minim Sekali"

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun 2018 hingga 2019 merupakan tahun politik bagi Indonesia, yakni ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres). Meskipun demikian, gelaran pesta demokrasi tersebut diyakini tidak akan berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menuturkan, meskipun ketegangan politik cenderung menghangat, namun dampaknya tidak terlalu besar terhadap perekonomian Indonesia secara umum. Hal ini pun telah dialami Indonesia, sejalan dengan panjangnya sejarah pemilihan umum di dalam negeri.

"Indonesia selama 10-15 tahun terakhir punya track record (rekam jejak) bahwa kalau kita punya agenda politik mungkin gaduh, tapi dampaknya terhadap ekonomi dan stabilitas sistem keuangan minim sekali," kata Agus saat memberikan kuliah umum di Perbanas Institute, Rabu (21/2/2018).

Agus menuturkan, berbekal pengalaman tersebut, maka masyarakat hendaknya tidak perlu khawatir dengan dampak tahun politik pada tahun ini hingga tahun depan. Bank sentral bersama kementerian dan lembaga terkait pun akan tetap menjaga kredibilitasnya.

Baca juga: Gubernur BI Yakinkan Ekonomi di Tahun Politik Akan Lebih Baik

"Kalau seandainya ada dinamika politik jalan sama seperti sebelumnya kita di Bank Indonesia dengan lembaga kementerian terkait meyakinkan bahwa stabilitas ekonomi itu tetap terjaga," ujar Agus.

Indonesia pun telah memiliki Undang-undang (UU) Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam undang-undang tersebut, 4 lembaga, yakni BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berupaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

"Kami akan jaga stabilitas nilai tukar, stabilitas harga, dan stabilitas makroekonomi," jelas Agus.