Anggota DPR: Enggak Fair Kalau Kita Beli Saham 51 Persen Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani Saragih mengatakan, proses realisasi divestasi 51 persen saham PT Freeport begitu berbelit-belit dan terasa tidak adil.

Bahkan menurut dia, seolah-olah ada keengganan untuk melakukan divestasi saham sebesar itu sehingga perundingan terus saja berulan tanpa ada titik temu.

"Saya pribadi meyakini kalau mereka tidak akan mau melepas 51 persen, karena salah satu konsekuensinya penguasaan manajemen jadi ada di kita. Apa Freeport mau?" ujar anggota DPR dari Fraksi Golkar ini, dalam diskusi publik Pengawalan Investasi Sektor Tambang Untuk Mewujudkan Nawacita, di Jakarta, Kamis, (22/2/2018).

Selain itu, Eni juga melihat adanya ketidakadilan dalam hal proses pembelian saham 51 persen itu. Pasalnya pemerintah jadi mesti membeli saham, sehingga terlihat bahwa pemerintah mengeluarkan uang untuk membeli kekayaan Tanah Air sendiri.

Baca juga: Makna 10 Persen Saham Freeport untuk Papua

"Jadi enggak fair kalau kita beli saham 51 persen, lalu untuk bikin smelter nanti kita keluarkan lagi dana," sebut dia.

Apalagi sebut dia, uang untuk membeli saham tersebut sebenarnya tidak ada karena harus diperoleh dengan cara meminjam. "Holding Tambang mau beli, tapi dengan cara utang. Lalu kapan kita bisa kembalikan?"  katanya.

Di sisi lain, tanpa penguasaan 51 persen saham Freeport pun negara masih bisa memperoleh keuntungan. Pasalnya salah satu syarat Freeport diperbolehkan memperpanjang kontrak adalah membangun smelter di dalam negeri untuk memurnikan hasil produksinya.

Smelter tersebut bakal berdampak penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan penerimaan untuk negara.

"Kalau hari ini kita diamkan saja pun masih bisa dapat bagian sampai 2021, tanpa harus keluarkan puluhan triliun,"  ucap dia.

Sebelumnya, rencana pengalihan saham Freeport Indonesia ke pemerintah diperkirakan baru akan selesai pada Juni 2018 mendatang. Nantinya dari total 51 persen yang dialihkan, akan ada 10 persen yang dikelolas secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku induk holding BUMN pertambangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan, tahapan divestasi saham PT Freeport Indonesia tetap berlangsung sesuai rencana. Prosesnya juga masih berlangsung sampai saat ini, dan masih didasarkan dari perjanjian awal yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 silam.