Dituding ICW Tidak Transparan, Ini Respons Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah kementerian tidak transparan dalam melaporkan anggaran belanja barang dan jasa pada 2017. 

Menurut dia, semua yang dilaporkan sesuai dengan belanja yang telah dilakukan di kementeriannya. 

"Saya mendapatkan berita bahwa ICW merilis salah satu Kementerian yang dianggap tidak transparan adalah Kementerian Keuangan. Di dalam procurement disebutkan Rp 18 triliun," ucap dia di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/2/2018). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, sebenarnya anggaran di Kementerian Keuangan pada 2017 sebesar Rp 27 trilun. Dari anggaran tersebut, Rp 17 triliun digunakan untuk belanja pegawai.  Sementara, sisanya Rp 10 triliun digunakan untuk belanja barang dan jasa.

Baca juga: ICW Nilai Peran Korporasi Rendah Dalam Pemberantasan Korupsi

Sri Mulyani melanjutkan, dari belanja barang dan jasa Rp 10 triliun, sebesar Rp 1,1 triliun digunakan untuk belanja modal. Sisanya, sebesar Rp 4,7 triliun dan Rp 3,2 triliun digunakan untuk belanja barang.

"Jadi tidak mungkin Rp 18 triliun Ada belanja. Belanja total barang dan jasa termasuk modal itu Rp 10 triliun. Sebagian dari belanja barang juga untuk pembayaran listrik dan air dan perjalanan dinas yang tidak dilakukan procurement seperti yang dibayangkan," jelas dia. 

Maka dari itu, Sri Mulyani akan mengirimkan pihak untuk berbicara dengan ICW terkait dengan tudingan tidak transparannya anggaran di Kementerian Keuangan. 

"Buat saya ini adalah reputasi yang sensitif keluar dari ICW mengatakan bahwa kementerian keuangan tidak transpara. Bahkan ada Rp 18 triliun pengadaan yang tidak dilakukan melalui program yang transparan itu adalah suatu berita yang sangat penting untuk dikoreksi," tutur dia. 

Baca juga: Jadi Menteri Terbaik Dunia, Sri Mulyani Dedikasikan untuk Jokowi dan 257 Juta Rakyat Indonesia

Sebelumnya, ICW menyatakan pemerintah masih tidak disiplin mencantumkan semua anggaran belanja barang dan pada 2017. 

Dari Rp 994 triliun belanja barang dan jasa pemerintah tahun lalu, hanya Rp 908 triliun yang dilaporkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Jadi ada sekitar Rp 86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa tidak diumumkan pada publik," kata Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri di Jakarta, Minggu (25/2/2018).