Sri Mulyani Ungkap Isi Pertemuan Jokowi dan Bos IMF

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Direktur Pelaksana atau Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde membahas berbagai hal, khusunya yang berkaitan dengan ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, Bos IMF dan Presiden Jokowi membahas mengenai perkembangan ekonomi global hingga perkembangan digital ekonomi.

Keduanya juga membahas mengenai kesiapan Indonesia dalam menggelar pertemuan tahunan atau Annual Meetings 2018 International Monetary Fund (IMF) dan Kelompok Bank Dunia, yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali, pada bulan Oktober 2018 mendatang.

"Presiden menanyakan kepada Christine Lagarde bagaimana tren dari digital ekonomi di dunia dan bagaimana negara di dunia itu akan dipengaruhi oleh digital ekonomi," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/2/2018).

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, Presiden dan Bos IMF juga membahas mengenai Usaha Kecil Menengah (UKM) di era perkembangan ekonomi digital.

Menurutnya, Indonesia perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital pada sektor UKM.

"Ini yang kami bicarakan bagaimana menghadapinya terutama sektor informal," ujarnya.

Kemudian, Presiden dan Christine Lagarde juga membahas mengenai permasalahan digital currency (mata yang digital) yang tengah menjadi topik utama di berbagai negara.

"Christine sampaikan ini fenomena yang sedang dan terus pembahasan Policy Maker masalah digital currency, bagaimana sistem pembayaran dan sistem kuangan tetap dijaga ditengah inovasi yang banyak terjadi dan kemudian adanya disrupsi," jelasnya.

Ani sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan, Presiden memaparkan kepada Christine Lagarde bahwa Indonesia tengah menempatkan maupun kebijakan yang mengutamakan pendidikan vokasi dan skill masyarakat, terutama generasi muda untuk siap hadapi era digital.

"Christine menyampaikan usaha yang tepat dan bagus dari pemerintah melakukan itu. Jerman dan Denmark punya program yang cukup baik dimana kolaborasi antara pemerintah dgn dunia usaha di dalam vokasi itu menjadi salah satu syarat, jadi jangan hanya dilakukan pemerintah tanpa koneksi dengan industri maupun pelaku ekonomi," pungkas Ani.