Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Segera Bersikap atas Kekosongan Komisioner KPPU

Kompas.com - 28/02/2018, 11:12 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) per Rabu (28/2/2018) praktis menghentikan seluruh layanannya.

Hal itu dikarenakan masa perpanjangan komisioner untuk masa bakti tahun 2012-2017 telah berakhir pada Selasa (27/2/2018) dan belum ada penetapan komisioner baru oleh DPR RI.

"Selama belum ada mandat dari Presiden, artinya seluruh kegiatan pelayanan KPPU berhenti karena tidak ada legitimasi hukum," kata Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah saat dihubungi Kompas.com pada Rabu pagi.

Firman menjelaskan, dasar hukum perpanjangan masa bakti komisioner KPPU mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2017.

Dalam aturan tersebut, diatur bahwa perpanjangannya hanya selama dua bulan dari sejak berakhir masa bakti para komisioner yang jatuh pada 27 Desember 2017 silam.

Menurut Firman, proses pembahasan komisioner baru oleh DPR memang terus berlangsung sejak lama. Namun, pembahasan jadi tertunda lantaran bersamaan dengan masa reses anggota dewan.

"Perlu jadi catatan, pemerintah harus segera bersikap atas kekosongan (komisioner) ini," tutur Firman.

Dampak dari kekosongan komisioner di KPPU adalah berhentinya proses persidangan dan penilaian atas notifikasi merger dan akuisisi untuk sementara waktu.

KPPU untuk sementara juga tidak bisa melakukan kegiatan litigasi atau penyelesaian perkara atas upaya hukum yang diajukan pelaku usaha, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, di mana untuk itu memerlukan surat kuasa Ketua KPPU.

Penghentian sementara tersebut akan berlaku hingga komisioner yang baru nanti ditetapkan. Kompas.com telah coba menghubungi sejumlah anggota Komisi VI DPR RI untuk menanyakan perihal kekosongan komisioner di KPPU, di antaranya Teguh Juwarno, Azam Azman Natawijana, dan Rieke Diah Pitaloka namun belum ada respons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com