Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perombakan Direksi Waskita Karya, Menteri BUMN Tunggu RUPS

Kompas.com - 01/03/2018, 14:30 WIB
Yoga Hastyadi Widiartanto,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan akan terjadi perubahan susunan direksi di Waskita Karya menyusul sejumlah kecekakaan kerja yang terjadi di proyek-proyek perusahaan pelat merah itu.

Namun perubahan susunan direksi tidak dilakukan scepatnya saat ini, melainkan menunggu digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Tunggu saja sabar, kan sudah mau RUPS. RUPS-nya akan (dilaksanakan) minggu pertama April," ujarnya saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, Kamis (1/3/2018).

Baca juga : Demi Raup Proyek Besar, Dirut Waskita Akui K3 Terabaikan

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq mengatakan akan dilakukan perubahan direksi perusahaan, termasuk untuk posisi Direktur Utama. Rencananya perubahan dilakukan dalam RUPS yang digelar 6 April 2018.

Perubahan tersebut dilakukan bukan hanya disebabkan oleh soal kecelakaan kerja yang beberapa kali terjadi di proyek yang dijalankan Waskita Karya.

Alasan lainnya adalah karena memang sudah waktunya M. Choliq meninggalkan jabatan itu.

"Saya sudah sepuluh tahun, tanpa ini memang akan diganti," ujarnya Rabu lalu.

Baca juga : 6 April, Dirut Waskita Karya Bakal Diganti

Sejauh ini, dalam 7 bulan belakangan, total ada 7 kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek garapan Waskita Karya.

Kecelakaan terakhir adalah ambruknya salah satu bekisting pier head pada proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Kompas TV Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com