Kawal Dana Desa, Kemendes Gandeng Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengawal penyaluran Dana Desa.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyebutkan, kerja sama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selain itu Kejagung juga melakukan pengawalan dan pengamanan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahandan Pembangunan (TP4).

Kejagung juga melakukan koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset, membuat program Jaksa Masuk Desa, permintaan data, informasi dan keterangan saksi atau ahli terkait penanganan perkara pidana dan terakhir meliputi pengembangan sumber daya manusia.

"Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kami dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi," ujar Eko dalam pernyataannya, Kamis (15/3/2018).

Baca juga: Tahun Depan, Dana Desa 100 Persen Dikelola Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaannya, Kejagung akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kemendes PDTT.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga akan mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan yang preventif dan persuasif dalam rangka mendukung program dan kegiatan Kemendes PDTT melalui peran tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan(TP4).

"Kami akan saling bekerjasama dalam koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset melalui kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan,dan pengembalian aset Kemendes PDTT dan saling memfasilitasi program Jaksa Masuk Desa sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum bagi Aparatur Desa khususnya dalam penggunaan dana desa," sebut Eko.

Dalam nota kesepakatan yang berlaku selama tiga tahun tersebut, Eko berharap segala permasalahan dan penyimpangan yang terkait dengan Kemendes PDTT dan penggunaan dana desa bisa teratasi. Sehingga, pembangunan yang ada didesa bisa terus berjalan dengan baik dan perekonomian di desa terus semakin meningkat.

Selama satu tahun terakhir, ada sekitar 900 kasus yang ditangani Satgas Dana Desa dari 74.954 desa. Kasus itu, tak kurang dari 234 kasus dana desa diserahkan ke KPK dan 167 diserahkan ke Kepolisian. Sudah 67 kasus dana desa yang divonis pengadilan. Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga ikut menyelidiki penyelewengan dana desa dengan menangkap kepala desa hingga bupati di Pamekasan.