Sri Mulyani: Soroti Utang Tanpa Lihat Konteks, Tidak Lengkap dan Bisa Menyesatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perkembangan diskusi seputar utang pemerintah beberapa waktu belakangan mengesankan kondisi negara sedang kritis.

Padahal, utang merupakan satu dari sekian instrumen kebijakan dalam mengelola keuangan negara.

"Hanya menyoroti instrumen utang tanpa lihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintah, jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap bahkan dapat menyesatkan," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (23/3/2018).

(Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah)

Menteri yang akrab disapa Ani itu mengungkapkan, masukan dari berbagai pihak untuk mengendalikan posisi utang sudah sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah selama ini. Bahkan, defisit APBN serta posisi utang pemerintah masih terkendali dan semakin jauh di bawah batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni maksimal rasio 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit APBN 2017 yang diperkirakan mencapai 2,92 persen PDB dapat diturunkan ke 2,5 persen PDB. Dari 2005 sampai 2010 pun, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen," tutur Sri Mulyani.

Dia menargetkan, target defisit APBN 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB. Capaian-capaian tersebut memperlihatkan bahwa APBN Indonesia jadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang mengalami kenaikan.

(Baca juga: Bagaimana Posisi Utang Indonesia? )

Banyak aspek lain yang harus dilihat jika ingin memahami kondisi perekonomian negara selain dari utang.

Aspek yang dimaksud adalah pajak dan cukai sebagai penerimaan negara, lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), instrumen belanja berikut alokasinya, kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan desentralisasi hingga transfer ke daerah.

"Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik atau bahkan alergi terhadap instrumen utang. Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan," ujar Sri Mulyani.