Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Masalah Utang Jangan Jadi Manuver Politik yang Destruktif

Kompas.com - 24/03/2018, 17:50 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar diskusi masalah utang pemerintah tidak dijadikan bahan manuver politik yang sifatnya destruktif atau menghancurkan bangsa.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani karena dia menilai perbincangan seputar utang beberapa waktu belakangan sudah luar biasa. Bahkan, menurut dia, sampai menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia dalam kondisi krisis.

"Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat serta elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak produktif," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/3/2018).

Dia menjelaskan, secara keseluruhan APBN atau anggaran pemerintah dengan utang dan instrumen kebijakan pengelolaan keuangan negara di dalamnya masih dalam posisi aman.

Ditambah, tidak semua pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur hanya bersumber dari utang. Ada yang namanya dana transfer ke daerah yang jumlahnya tidak kalah besar, yakni Rp 766,2 triliun pada 2018.

Dari total dana transfer ke daerah itu, ditetapkan 25 persennya sebagai belanja modal yang pemanfaatannya bisa untuk pembangunan proyek infrastruktur.

(Baca juga: Sri Mulyani: Soroti Utang Tanpa Lihat Konteks, Tidak Lengkap dan Bisa Menyesatkan)

Dalam membangun infrastruktur, sebut Sri Mulyani, juga tidak seluruhnya merupakan hasil dari belanja modal. Dia menilai, ada yang namanya institusi serta perencanaan yang dalam kategori masuk sebagai belanja barang.

"Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis soft infrastructure yang tidak kalah penting dalam rangka memajukan suatu perekonomian," tutur dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah selalu terbuka dengan masukan berupa pandangan dan analisis dari berbagai pihak yang peduli dengan kondisi keuangan negara.

Namun, sekali lagi, dia sangat menyayangkan apabila masalah utang dijadikan bahan politik yang sifatnya mengaburkan fakta serta sampai membuat masyarakat khawatir secara berlebihan.

"Kalau memang tujuan mereka yang menyoroti masalah utang untuk buat masyarakat resah, ketakutan, dan panik serta untuk kepentingan politik tertentu, upaya politik destruktif seperti itu sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun," ujar Sri Mulyani.

Kompas TV BI masih mengkategorikan utang Indonesia dalam posisi aman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com