Hasil Utang untuk Infrastruktur Belum Tampak, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) beberapa waktu lalu menilai jumlah utang pemerintah yang besar tidak terlalu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Indef juga menyinggung salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pihak yang mengkritik dampak pembangunan infrastruktur belum terasa itu tidak memahami tentang proses. Terlebih, pembangunan infrastruktur di berbagai bidang masih berlangsung sampai hari ini.

"Kritikan bahwa banyak yang dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan mengenai berapa lama proses suatu kebijakan dan proses konstruksi infrastruktur akan menuai hasil," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (23/3/2018).

(Baca juga: Indef: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Terus dan Tak Produktif)

Menteri yang akrab disapa Ani ini memberi contoh, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil perbaikan di aspek pendidikan.

Melalui kurikulum yang tepat, hasilnya akan terlihat setelah para murid menyelesaikan proses pendidikan tersebut. Artinya, butuh 12 tahun untuk SMA dan vokasi serta 16 tahun untuk pendidikan tinggi.

Sama halnya dengan pembangunan infrastruktur, investasi jangka panjang dari pemerintah ini disebut Sri Mulyani sudah tepat.

Ditambah, posisi utang Indonesia masih jauh di bawah dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 60 persen dari Produk Domestik Bruto. Sehingga, utang masih dalam batas aman dan indikator lain dalam APBN juga tetap terjaga baik.

"Pemerintah setuju dengan anjuran bahwa kita perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan serta tata kelola agar dapat menghasilkan dampak positif," tutur Sri Mulyani.