Ini Beda Pengelolaan Utang Pemerintahan Sekarang dengan Masa Orba

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan perbedaan mendasar stategi pengelolaan utang pemerintah pada masa Orde Baru dulu dengan utang pemerintah saat ini.

Hal tersebut disampaikan untuk menjelaskan pihak yang khawatir akan terjadinya krisis ekonomi yang diawali dengan tingginya utang pemerintah, seperti masa Orde Baru yang lalu.

"Dulu ketika zaman Orde Baru, utang kita itu mayoritas di atas 95 persen dalam mata uang asing, dollar AS," kata Kepala BKF Suahasil Nazara saat diskusi panel peluncuran buku Laporan Perekonomian Indonesia 2017 di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Suahasil mengatakan, kala itu belum ada diversifikasi mata uang dalam utang pemerintah. Bahkan, instrumen seperti Surat Utang Negara (SUN) baru diadakan tahun 2004 silam, sehingga secara perlahan pemerintah mengupayakan utang tidak hanya dalam mata uang asing, terutama dollar AS, tapi juga dalam rupiah.

Baca juga: Hasil Utang untuk Infrastruktur Belum Tampak, Ini Kata Sri Mulyani

Mengenai pengelolaan utang saat ini, struktur komposisi mata uang jadi perhatian dan fokus pemerintah. Selain memperhatikan komposisi mata uangnya, Kemenkeu juga mengatur profile jatuh tempo utang agar tidak membebani negara.

"Berapa lama sih jatuh tempo secara rata-rata, itu diperhatikan dengan serius. Sekarang rata-rata 8 sampai 9 tahun," tutur Suahasil.

Selain itu, ada upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengelola utang, yakni membina hubungan baik dengan para pemilik dana, baik yang di dalam maupun luar negeri. Dalam membina hubungan tersebut, kuncinya adalah dengan menjaga kepercayaan investor suapay tetap percaya dengan Indonesia.

"Menjaga confidence adalah dengan jaga konsistensi, koherensi, jaga fokus, sehingga kelihatan dari tahun ke tahun perekonomian track record-nya baik," ujar Suahasil.

Dengan upaya-upaya itu, dia yakin Indonesia akan terhindar dari krisis ekonomi dan bahkan bisa memperlihatkan ke negara berkembang lainnya bahwa ekonomi di Tanah Air berbeda alias lebih baik. Meski meyakini hal tersebut, Suahasil menyebut Kemenkeu terbuka dengan semua masukan dan kritik dari masyarakat yang menaruh perhatian pada keuangan negara.

Baca juga: Cerita Zimbabwe Gagal Bayar Utang ke China, hingga Izinkan Mata Uang jadi Yuan