Bappenas: Kekurangan Gizi Menyebar di Seluruh Kelompok Pendapatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melaporkan, saat ini ada 9 juta anak mengalami stunting atau kekurangan gizi, baik di perdesaan maupun perkotaan. Apabila terus dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia.

"Stunting menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam pernyataannya, Selasa (3/4/2018).

Diperkirakan stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun.

Besarnya potensi ancaman stunting, mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan serius menangani permasalahan stunting.

Bambang menyatakan, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional.

"Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan skill yang tinggi, serta memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi," tutur Bambang.

Saat ini, kondisi stunting pada balita Indonesia terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi. Pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka stunting.

Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani. Stunting tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen.

Secara nasional, stunting rata-rata terjadi hingga 10,2 persen. Kementerian PPN/Bappenas mencatat, Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi, berdasarkan Global Nutrition Report pada 2014.