Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bulan Ini, BI Bakal Terbitkan Aturan QR Code

Kompas.com - 04/04/2018, 18:08 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI)menyatakan aturan Quick Response alias QR Code untuk sistem pembayaran bakal segera terbit. Bahkan, aturan tersebut akan terbit pada bulan April 2018 ini.

Menurut Deputi Gubernur BI Sugeng, salah satu cakupan dalam aturan mengenai QR Code adalah standarisasi teknologi yang digunakan. Aturan ini juga mencakup kemampuan interkoneksi dengan jaringan pembayaran lain.

"April kami keluarkan ketentuan best practice-nya," kata Sugeng di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Sugeng menuturkan, bank sentral meminta penyelenggara sistem pembayaran yang saat ini sudah memiliki layanan QR Code untuk menyesuaikannya dengan aturan baru yang bakal diterbitkan. BI pun sudah melakukan sosialisasi aturan QR Code kepada pelaku industri.

Baca juga: Go-Jek Ajukan Izin Metode Pembayaran QR Code ke BI

Besarnya penggunaan metode pembayaran dengan pindai QR Code akan membuka interkonektivitas yang lebih luas. Dengan demikian, sistem pembayaran diyakini akan lebih efisien.

"Selama ini tidak terhubung satu sama lain sehingga menimbulkan inefisiensi dan menyulitkan masyarakat," sebut Sugeng.

QR Code adalah metode transaksi dengan pemindaian melalui gawai atau infrastruktur lain milik pembeli maupun toko (merchant). Cara kerja QR Code mirip dengan mesin electronic data capture (EDC) atau ATM.

Namun demikian, penggunaan QR Code dianggap akan lebih mengurangi biaya investasi perusahaan sistem pembayaran, dibanding investasi dan pengeluaran untuk EDC dan ATM.

Peraturan QR Code ini juga menjadi bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kemudian, BI akan melakukan finalisasi tahapan lain yang merupakan bagian dari GPN, yaitu kewajiban bank untuk interkoneksi ke minimal dua perusahaan pengalih sistem pembayaran (switching).

Beberapa perusahaan jasa sistem pembayaran sebelumnya sudah menerapkan QR Code. Perusahaan yang sudah mendapat izin adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan penyedia dompet elektronik Go-Pay juga sempat memiliki fitur QR Code beberapa waktu lalu. Namun, layanan itu dibekukan sementara oleh BI karena belum ada izin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com