Masih Banyak yang Belum Tahu Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mendapati masih banyak orang yang belum tahu dengan program laku pandai dan layanan keuangan digital. Hal ini diketahui dari survei keuangan inklusif yang dipaparkan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Laku pandai merupakan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Sementara layanan keuangan digital merupakan perluasan layanan sistem pembayaran menggunakan teknologi, baik melalui telepon genggam maupun web, yang tidak dilakukan di kantor fisik alias oleh pihak ketiga yang disebut agen.

"Responden masih belum tahu ada laku pandai dan layanan keuangan digital, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tidak membutuhkan layanan tersebut," kata anggota tim peneliti LPEM UI Prani Sastiono kepada pewarta.

Survei tersebut dilakukan pada Oktober 2017 hingga Januari 2018 di 9 provinsi dan 22 kabupaten/kota, dengan total 1.038 responden. Adapun indikasi lain dari hasil survei tersebut yang membuat responden enggan menggunakan laku pandai adalah biaya yang lebih tinggi untuk penarikan dan pembayaran.

Baca juga : Riset: Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital Dorong Inklusi Keuangan

Biaya penarikan dan pembayaran itu dinilai sulit dikontrol karena agen laku pandai menerapkan hitungan mereka sendiri. Para agen menetapkan biaya atas dasar kondisi tertentu, misalnya ada warga yang ingin menyetor uang melalui laku pandai pada malam hari ketika agen tersebut sudah beristirahat.

"Hal lain yang diungkapkan, banyak responden tidak mampu memenuhi saldo minimal rekening laku pandai Rp 20.000 dan tidak bersedia membeli kartu layanan keuangan digital sebesar Rp 50.000," tutur Prani.

Atas dasar temuan itu, LPEM UI merekomendasikan dilakukan pemetaan lokasi dan sosialisasi di wilayah masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Daerah yang potensial untuk jadi sasaran agen laku pandai dan layanan keuangan digital adalah yang minim kantor cabang bank, ATM, serta koperasi simpan pinjam dengan jumlah rekening yang masih rendah.

Baca juga : Sunarto, Guru di Medan yang Jadi Agen Laku Pandai dengan 2.000 Nasabah

"Agen perlu diberi insentif bila berhasil meningkatkan jumlah rekening masyarakat. Biaya dari layanan tersebut juga perlu dibuka secara transparan sehingga tidak ada yang memberatkan nasabah," ujar Prani.