Kerja Sama Indonesia dan Afrika Memerlukan Program yang Sistematis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Memperdalam kerja sama antara Indonesia dengan Afrika tidak lepas dari tantangan. Kerja sama dan perjanjian ekonomi antara Indonesia dan negara-negara di Afrika hanya bisa dilakukan jika jika ada satu kebijakan cukai.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menjadi panelis di salah satu acara di Indonesia Africa Forum (IAF) 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) di Nusa Dua, Bali, Selasa (10/4/2018).

Dia melanjutkan, sebelumnya Indonesia dan ASEAN sudah melakukan ini, dalam platform ASEAN Custom Integration. ASEAN Custom Integration dilakukan dengan ASEAN Single Window. Kerja sama bentuk ini membutuhkan pengalaman dan Indonesia bisa melaksanakannya dengan Afrika.

Baca juga : Sri Mulyani: Bidik Afrika, Indonesia Perlu Memperkuat Kerja Sama Selatan-Selatan

"Untuk menuju ke arah situ, harus lebih dulu mendesain kebijakannya, membangun institusinya, lalu baru melakukan kerja sama. Pengalaman ini bisa digunakan banyak negara berkembang untuk saling mempelajari. Biasanya negara berkembang belajar sangat cepat sebab pengalaman satu dengan lainnya tidak jauh beda," kata dia.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan ada tantangan lain dalam kerja sama antara Indonesia dan Afrika. Yakni bagaimana dukungan teknis untuk mendorong kerja sama. Karena berdasarkan pengalaman Indonesia sebagai negara berkembang, pemerintah sangat mendetail mengenai tantangan seperti ekonomi politik, situasi yang menekan, serta bagaimana pemerintah mengatasi isu tersebut.

"Berdasarkan pengalaman saya di Bank Dunia, biasanya akan didiskusikan bagaimana kita bisa mendesain bujet, kemudian baru bisa memfasilitasi negara untuk memiliki reputasi lebih baik. Dan akan lebih baik jika mencapai investment grade," lanjut dia.

Baca juga : Sri Mulyani Dorong Indonesia Eximbank Jadi Jembatan Kegiatan Bisnis di Afrika

Kemudian, bagaimana negara memberlakukan manajemen utang juga penting. Yakni bagaimana mengubah utang dari institusi ke utang yang diterbitkan melalui pasar. Hal itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan reputasi negara.

Di akhir paparannya, Sri Mulyani memberikan dua kesimpulan. Pertama, untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Afrika, pemerintah berkomitmen penuh.

"Komitmen ini tidak hanya retorikal saja tetapi Indonesia sudah mengimplementasikannya dalam fasilitas institusional dan keuangan, sebagai upaya Indonesia untuk mentranslasikan komitmen tersebut ke kenyataan," kata dia.

Kedua, Indonesia sebagai developing emerging country yang baru saja mencapai investment grade dengan kebijakan makroprudensial, bersedia untuk menawarkan bagaimana cara memperkuat kebijakan makroekonomi dan sektor institusional di banyak negara di Afrika.

"Hal ini bisa dilakukan melalui kerja sama selatan-selatan," pungkasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan catatan Kemendag, total perdagangan Indonesia dengan Afrika pada 2017 mencapai 8,85 miliar dollar AS.

Nilai ini meningkat sebesar 15,49 persen dibanding tahun sebelumnya. Produk-produk yang diekspor ke Afrika diantaranya minyak kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, kertas, sabun, dan kopi.