Dirut Bank Muamalat Harap Pemerintah Bisa Jadi Investor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K Permana berharap pemerintah bisa menjadi solusi permasalahan permodalan yang menimpa Bank Muamalat.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Komisi XI DPR RI, Permana menyampaikan pemerintah seharusnya bisa memanfaatkan kondisi itu, sebab potensi Bank Muamalat sebagai bank syariah untuk tumbuh sangat besar pada masa yang akan datang.

"Mudah-mudahan ini momentum dimiliki oleh Pemerintah Indonesia karena potensinya besar dan kesempatan ini bisa diambil dengan harga relatif murah," jelas Permana, Rabu (11/4/2018).

Saat ini, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 4,5 triliun yang bakal dipakai untuk memperbaiki non performing financial (NPF) atau rasio atas pembiayaan bermasalah dan untuk ekspansi bisnis.

Baca juga : OJK Sebut Banyak Investor Tertarik Tambah Modal Bank Muamalat, Tapi..

Permana menambahkan, Islamic Development Bank (IDB) selaku pemegang saham mayoritas Bank Muamalat dengan presentase 32,74 persen tak bisa lagi menyuntikkan modal lantaran terhalang aturan internalnya.

"IDB ini termasuk yang paling besar di Muamalat, biasanya hanya 10 sampai 20 persen. Kalau itu tambah lagi yang komplain bisa datang dari Iran dan Turki. Namun demikian, komitmen mereka tetap tinggi di Muamalat," sambung Permana.

Atas hal tersebut, Permana terus mencari investor yang benar-benar bisa menyuntikkan dana segar ke dalam tubuh Bank Muamalat. Permana pun mengakui telah banyak investor yang berminat kepada bank syariah pertama di Indonesia itu.

Investor itu pun datang tak hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan Timur Tengah. Untuk lokal, Permana berharap pemerintah bisa menjadi investornya.

Baca juga : Bank BUMN dan Lembaga Pemerintah Bisa Jadi Penyuntik Modal Muamalat

"Karena IDB tidak terlalu punya bergaining, kalau dimiliki ini ada momentum yang ada sekali, dengan harga yang relatif murah. Itu kalau saya boleh memilih," pungkas dia.