Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Dunia: Pemerintah Tidak Bisa Terus Menahan Harga BBM Non-subsidi

Kompas.com - 12/04/2018, 14:59 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Senior Economist Bank Dunia Derek Chen menilai pemerintah Indonesia tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi terlalu lama. Hal itu dikarenakan resiko yang melekat pada kebijakan tersebut, di mana tujuan hal itu adalah untuk menjaga tingkat inflasi di tengah tekanan kenaikan harga.

"Memang pemerintah sedang menjaga inflasi dengan menempuh kebijakan itu. Namun, pada saat bersamaan, kami pikir bahwa pemerintah tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak untuk seterusnya. Harga minyak dunia terus naik, dan suatu saat Indonesia harus mengikuti harga pasar," kata Chen saat ditemui di kantor Bank Dunia Indonesia di gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis (12/4/2018).

Chen mengatakan, bila Indonesia terlalu lama menahan harga BBM non subsidi, akan ada penyesuaian yang besar ketika harga tersebut tidak lagi ditahan atau dikontrol. Dampak penyesuaian yang besar ini kemudian dikhawatirkan oleh Chen akan merembet ke sejumlah sektor yang nantinya bisa mempengaruhi perekonomian di masyarakat.

"Harapannya, penyesuaian tidak akan terlalu besar sehingga disrupsi ke ekonomi tidak terlalu berdampak," ujar Chen.

Baca juga: Sri Mulyani: Apa yang Dilakukan Pak Jonan soal BBM Sudah Sesuai

Selain itu, Chen juga mengkhawatirkan dampak terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan harga BBM non subsidi ini, seperti Pertamina dan PLN. Di satu sisi, perusahaan punya kewajiban menghasilkan profit dan salah satu caranya adalah dengan mengikuti perkembangan pasar global.

"Kekhawatiran selanjutnya adalah siapa yang akan membayar untuk penyesuaian itu nanti," tutur Chen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulan Maret 2018 sebesar 0,20 persen. Ada dua faktor besar yang mendorong terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga bumbu-bumbuan dan bensin.

Kepala BPS Suhariyanto memperkirakan, bensin masih akan menyumbang inflasi pada April. Hal itu dikarenakan penyesuaian harga bensin, salah satunya jenis pertalite, yang baru naik Rp 200 per liter pada akhir Maret sehingga dampaknya diprediksi masih akan terasa sampai bulan selanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah dari Sawah Hasil Teknologi Padi China

Whats New
Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Bulog Baru Serap 633.000 Ton Gabah dari Petani, Dirut: Periode Panennya Pendek

Whats New
Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Dari Perayaan HUT hingga Bagi-bagi THR, Intip Kemeriahan Agenda PUBG Mobile Sepanjang Ramadhan

Rilis
INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

INACA: Iuran Pariwisata Tambah Beban Penumpang dan Maskapai

Whats New
Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Bank DKI Sumbang Dividen Rp 326,44 Miliar ke Pemprov DKI Jakarta

Whats New
OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

OASA Bangun Pabrik Biomasa di Blora

Rilis
Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Pengumpulan Data Tersendat, BTN Belum Ambil Keputusan Akuisisi Bank Muamalat

Whats New
Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com