Selandia Baru Larang Pengeboran Minyak Baru di Lepas Pantai

WELLINGTON, KOMPAS.com - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengeluarkan peraturan yang melarang pemberian izin baru bagi pengeboran minyak di lepas pantai. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi mendatang dari perubahan iklim.

Pengumuman itu didukung oleh sebagian besar kelompok pro-lingkungan namun ditentang keras oleh para pelaku industri.

Larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap 22 izin pengeboran yang sudah ada dan masih memberikan untuk memperpanjang izin kegiatan pengeboran minyak hingga beberapa dekade.

“Perubahan harus mulai untuk dilakukan, dan jika kita tidak mulai untuk membuat keputusan ini sekarang akan berpengaruh terhadap kondisi 30 tahun yang akan datang, kita harus berhadapan dengan risiko akibat dari aksi yang telalu lambat dan memicu kepanikan pada masyarakat dan negara kita,” ujar Ardern pada hari Kamis (12/4/2018), dikutip Kompas.com dari BBC,  Senin, (16/4/2018).

Baca juga: Timur Tengah Memanas, Harga Minyak Naik ke Level Tertinggi sejak 2014

Ardern yang terpilih tahun lalu sebagai pemimpin baru Selandia Baru memang kerap mengampanyekan pencegahan perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghadapi masa yang akan datang.

“Kita telah memimpin dalam menghadapi isu penting untuk kemanusiaan dengan menjadi negara bebas nuklir, sekarang saatnya kita menjadi pemimpin dunia dengan menjadi negara bebas karbon,” sebut Ardern.

Larangan untuk pengeboran minyak lepas pantai ini pun banyak mendapat tentangan dari kelompok pelaku industri dan politisi karena dinilai akan merugikan banyak pihak, seperti pekerja lokal, pebisnis lokal, bahkan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

Sebagai informasi, nilai ekonomi Selandia Baru yang mencapai 186,4 miliar dollar AS sebagian besar berasal dari pertanian, manufaktur, dan pariwisata. Tetapi, sektor minyak dan gas diperkirakan menyumbang hingga 1,84 miliar dollar AS setiap tahunnya.

New Zealand Oil and Gas, sebuah industri terbesar yang bergerak di bidang industri mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapatkan pemberitahuan apapun terkait hal ini. Mereka menganggap bahwa kebijakan larangan untuk membuka pengeboran minyak lepas pantai baru merupakan sebuah gerakan tiba-tiba dari pemerintah Ardern.