Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPR untuk PNS, dan Anggota TNI/Polri akan Potong Gaji Bulanan

Kompas.com - 18/04/2018, 09:07 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan memotong gaji untuk cicilan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri. 

Program ini sedang dipersiapkan pemerintah dan skemanya ditargetkan rampung dalam tahun ini.

"Metode cicilannya berbasis payroll, (dipotong) dari gajinya," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di kantornya, Rabu (17/4/2018).

Bambang menuturkan, skema KPR khusus ini tidak perlu menyertakan down payment (DP) dengan masa tenor yang jauh lebih panjang. Masa tenornya bisa mencapai 30 tahun, setara dengan dua kali lipat dari tenor KPR pada umumnya yang selama 15 tahun.

Tenor KPR khusus bagi ASN dan anggota TNI/Polri ini juga bisa melampaui masa pensiun mereka sehingga tidak terbatas usia saat mengajukan kredit tersebut. Selain itu, KPR ini akan menerapkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dari bunga KPR pada umumnya.

Para ASN serta anggota TNI/Polri dipersilakan untuk mencari terlebih dahulu lokasi rumah yang ingin dibeli, baru mengajukan KPR khusus. Hal tersebut berbeda dengan program KPR yang terikat dengan proyek properti, sehingga lokasinya bisa di mana saja.

Skema KPR khusus bagi ASN dan anggota TNI/Polri ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk percepatan pemenuhan perumahan. Presiden Joko Widodo sebelumnya menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurunkan backlog perumahan sebesar 11,4 juta.

Menurut Jokowi, masih ada 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri belum punya rumah permanen. Sesudah rencana ini rampung, menurut Bambang, pihaknya akan segera mensosialisasikan skema tersebut untuk kemudian ditawarkan bagi para ASN dan anggota TNI/Polri yang membutuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com