DPR Pertimbangkan Panggil Menteri Rini Terkait Percakapan dengan Dirut PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR) Inas Nasrullah mengatakan akan membahas perlu tidaknya memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Rencana pemanggilan itu terkait rangka meminta penjelasan terkait beredarnya rekaman percakapan yang diduga sebagai Rini dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir.

“(Pemanggilan dan agendanya) Nanti akan didiskusikan dulu dengan Komisi VI (DPR) RI,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2019).

Bocoran percakapan yang dimaksud oleh Inas diduga berisi percakapan antara Rini dengan Sofyan. Keduanya dikatakan membicarakan masalah pembagian fee proyek Pertamina dan PLN.

Baca juga : Beredar Rekaman Menteri Rini dan Dirut PLN soal Bagi-bagi Saham, Ini Tanggapan Kementerian BUMN

Dalam percakapan itu, pria yang diduga sebagai Sofyan sempat menyebut nama Ari. Namun tidak terungkap siapa Ari tersebut.

Tak jelas pula, untuk apa PLN memperebutkan saham perusahaan yang sudah difasilitasi tersebut.

Percakapan tersebut diunggah dalam dua video. Namun, dalam video kedua, ada kalimat yang hilang.

Kementerian BUMN telah membantah dan menyebut bahwa rekaman yang beredar itu telah diedit dengan tujuan memberikan informasi yang salah.

Baca juga : Komentar PDI-P soal Rekaman Bagi-bagi Saham Menteri BUMN-Dirut PLN

Isinya percakapan sebenarnya bukan tentang bagi-bagi saham sebagaimana yang coba digambarkan oleh penggalan rekaman yang ramai beredar.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro, Rini dan Sofyan memang pernah berdiskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Adapun diskusi itu sudah terjadi setahun yang lalu.

Dia menjelaskan, dalam diskusi yang dimaksud, Rini dan Sofyan memiliki tujuan serupa, yakni memastikan bahwa investasi itu bisa memberi manfaat maksimal pada PLN, bukan malah membebaninya.

Baca juga : Anggota DPR Ini Tak Mau Bagi-bagi Saham Freeport Lewat IPO

"Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan," ujar Imam.

"Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri," ujar Iman menambahkan.

Imam mengatakan, dalam percakapan itu justru Menteri Rini menegaskan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Baca juga : Anggota DPR Ini Tak Mau Bagi-bagi Saham Freeport Lewat IPO