Presiden Jokowi Didesak Tindak Menteri Rini biar Tak Jadi Blunder

JAKARTA, KOMPAS.com—Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengambil tindakan tegas terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno terkait rekaman percakapannya dengan Dirut PLN Sofyan Basir, yang diduga membahas tentang pembagian fee dari proyek LNG di Banten.

Pasalnya, jika Jokowi tak mengambil tindakan tegas akan menjadi blunder buat pemerintahan.

"Misalnya Presiden tidak mengklarifikasi, ini akan jadi bom waktu untuk pemerintah,” kata peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/5/2018).

Adnan menambahkan, beredarnya rekaman tersebut membuat citra Rini Soemarno semakin buruk lantaran sebelumnya kerap mendapat banyak kritik.

Baca juga: ICW Minta KPK Selidiki Rekaman Percakapan Diduga Menteri Rini dan Bos PLN

Bahkan, kata Adnan, sudah dua tahun ini DPR enggan menggelar rapat dengan Rini yang berujung pada minimnya pengawasan terhadap Kementerian BUMN.

Oleh karena itu, Adnan menilai, sudah waktunya bagi Jokowi untuk segera mengevaluasi kinerja Rini Soemarno agar pemerintah tidak kecipratan citra buruknya.

“Ini merupakan ujian bagi pemerintah, bagaimana pemerintah mendesain sebuah BUMN yang sehat,” imbuh dia. 

Selain bakal berdampak buruk secara politik, Adnan menilai kasus rekaman Rini juga bisa menurunkan kepercayaan investor pada iklim investasi di Indonesia.

Baca juga: Faisal Basri: Menteri Rini Soemarno Kerap Langgar Aturan

"Saya kira akan muncul banyak sekali hipotesis liar bahwa BUMN adalah sapi perahan. Kalau pengambilan keputusannya itu di ruang yang gelap maka investornya akan kabur,” tegas Adnan.