Jajaki Teknologi Digital, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Akan Makin Cepat

RAJA AMPAT, KOMPAS.com - BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan pelayanan klaim dengan memanfaatkan teknologi digital.

Nantinya, klaim bisa dilakukan secara online dan validasi data akan terkoneksi dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

“Kami tengah melakukan uji coba dan dilakukan secara bertahap selama satu bulan mulai dari sekarang,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Rabu (2/5/2018).

BPJS Ketenagakerjaan sendiri sudah mulai memanfaatkan teknologi digital secara berkesinambungan sejak Februari 2018. Kini, uji coba dilakukan untuk layanan klaim secara online.

Start untuk uji coba ini sendiri ditandai dengan perpanjangan nota kerja sama BPJS Ketenagakerjaan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). Terakhir, masing-masing menyepakati nota kerja sama pada 2014.

(Baca: Permendagri Diterbitkan, Urus E-KTP Sampai Jadi Maksimal 1 Hari)

Melalui kerja sama terbaru ini, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan verifikasi data kepesertaan berdasarkan data kependudukan dan biometrik yang ada di Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Nomor induk kependudukan (NIK) dan e-KTP menjadi syarat verifikasi data secara online. Dengan begitu, proses klaim akan semakin cepat.

Selain itu, kecurangan atau pemalsuan data kepesertaan bisa ditekan.

Infrastruktur penunjang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah tenaga kerja di Indonesia mencapai 120 juta orang.

Menurut Agus, 86 juta tenaga kerja masuk dalam kriteria pekerja yang mesti dilindungi dengan jaminan sosial. Dari jumlah tersebut, hanya 46 juta yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Namun, hanya 27 juta tenaga kerja yang aktif membayar iuran,” katanya.

(Baca: Perpres Kemudahan TKA Akan Dorong Kenaikan Iuran BPJS Ketenagakerjaan)

Dengan pemanfaatan NIK, maka mesin pembaca (reader) e-KTP bakal memaparkan data kepesertaan secara cepat.