Kebutuhan Indonesia akan Tenaga Terampil Makin Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebutuhan Indonesia akan tenaga terampil makin besar dari tahun ke tahun. Data dari perkiraan  United Nations World Population (UNWP), sebagaimana warta lama dw.com, menunjukkan jumlah penduduk usia produktif Indonesia (15-64 tahun) akan mencapai 200 juta pada 2030.

Lantas, hasil riset McKinsley Global Institute (MGI) yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016 menunjukkan bahwa pada 2030 Indonesia memiliki kebutuhan tenaga kerja terampil sebanyak 113 juta orang. Terkini,  tenaga terampil Indonesia baru berjumlah sekitar 57 juta orang.

Catatan mengenai tenaga kerja terampil juga datang dari Himpunan Ikatan Alumni Universitas Negeri (Himpuni) sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com. Informasi menunjukkan bahwa Indonesia harus giat mencetak tenaga terampil melalui pendidikan vokasi.

Adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian yang mengungkapkan hal itu. Paparan mengenai pendidikan vokasi disampaikannya dalam acara penyampaian Pokok-pokok Hasil Munas Himpuni I, Selasa (7/5/2018), lalu, di Jakarta.

Sementara itu, catatan yang disampaikan Koordinator Presidium Himpuni Ganjar Pranowo mengungkapkan tema rencana percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Dengan tema besar ini, harapan kepada pemerintah adalah peningkatan kuantitas ketersediaan, kualitas pelayanan, dan perluasan/ pemerataan pendidikan vokasi.

Secara rinci, kemudian, Himpuni memberikan saran percepatan kesiapan sumber daya manusia (SDM) terkait pendidikan vokasi dengan fokus awal lima kelompok kerja (pokja). "Kelima pokja itu adalah pokja industri kecil & kreatif, pembangunan desa, pariwisata, pertanian dan kelautan, serta pokja inovasi," kata Andre Rahadian.

Keahlian

Menurut Budi Karya Sumadi mewakili Kagama, banyaknya lembaga pendidikan vokasi yang berkualitas, diharapkan kelak dapat menghasilkan lulusan vokasi yang dapat  mengisi pos tenaga kerja di bidang industri dan jasa dengan keahlian tersertifikasi dan berdaya saing yang akhirnya meningkatkan kemakmuran Indonesia.

Selain itu, dalam menghadapi era perdagangan bebas ASEAN atau  MEA, Indonesia juga harus memiliki dan melakukan sertifikasi bagi tenaga kerja asing yang  siap pakai, agar bisa mendapatkan benefit dari pembebasan perpindahan tenaga kerja di antara negara Asia Tenggara.  

Lulusan vokasi Indonesia, selanjutnya, selain dapat mengisi pos –pos tenaga kerja di dalam negeri  juga di luar negeri dan harus mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing yang masuk ke dalam negeri.

Selama ini  tenaga-tenaga kerja lulusan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan vokasi di tanah air tidak kalah kualitasnya dengan tenaga kerja asing dari berbagai negara.

Himpuni, kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro Semarang Maryono pun menyarankan pemerintah memperbanyak berdirinya lembaga pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan dibandingkan lembaga pendidikan umum.