Bappenas Minta Masyarakat Beri Masukan untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas meminta masyarakat dapat memberikan masukan atau gagasan untuk mengatasi masalah ketimpangan antarwilayah. Saat ini, masalah tersebut masih butuh banyak perhatian.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menjelaskan, pihaknya mengundang masyarakat, baik mahasiswa, peneliti, akademisi, pakar pembangunan, pengambil kebijakan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil untuk ikut serta dalam ajang Call for Papers untuk Indonesia Development Forum (IDF) 2018.

"Call for papers diharapkan berisi masukan solusi dan inovasi pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan wilayah. Pengajuan makalah call for papers, dibuka mulai tanggal 22 Maret 2018 dan ditutup tanggal 19 Mei 2018 (23:59 WIB)," ujar Rudy dalam pernyataannya, Jumat (11/5/2018).

Rudy menuturkan, pihaknya meyakini banyak sekali gagasan inovatif dan membangun untuk mengatasi masalah disparitas di Indonesia.

"Maka dari itu, kami ingin mengundang para ahli, akademisi dan masyarakat sipil untuk memberikan gagasan dan terobosan baru yang nantinya dapat menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” ujar Rudy.

Adapun Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, indikasi ketimpangan antarwilayah tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang selama dua dekade terakhir masih terkonsentrasi di kawasan bagian barat Indonesia. Karena itulah, sesuai agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo sangat intensif mengedepankan pembangunan Indonesia dari timur.

Strategi ini mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, terutama untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam.

“Sekitar 80 persen kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari Kawasan Barat Indonesia, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sementara itu, Kawasan Timur Indonesia masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” sebut Bambang.