Sri Mulyani: Pemerintah Jaga APBN sebagai Pilar Stabilitas Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com—Bank Indonesia (BI) melempar sinyal kemungkinan menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reserve Repo Rate, Jumat (11/5/2018). Rupiah pun ditutup menguat di pasar spot pada akhir perdagangan Jumat.

Bagaimana dengan langkah pemerintah sebagai penjaga kebijakan fiskal?

“Pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN sehingga menjadi pilar stabilitas, sehingga dalam kondisi dinamis dan bergejolak kita mampu memberikan keyakinan ke masyarakat, pelaku usaha, dan pasar sehingga tidak ada tambahan gejolak,” tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat, saat konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, lewat siaran pers, Gubernur BI Agus DW Martowardojo Bank Indonesia (BI) menyatakan kemungkinan menaikkan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate). Namun, BI juga akan konsisten mendorong berjalannya mekanisme pasar secara efektif dan efisien, dengan kepastian ketersediaan likuiditas rupiah dan valuta asing (valas).

Baca juga: Rupiah Tak Lagi Sesuai Fundamental, BI Buka Ruang Naikkan Suku Bunga Acuan

"Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir sudah tidak lagi sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini. Bank Indonesia akan secara tegas dan konsisten mengarahkan dan memprioritaskan kebijakan moneter pada terciptanya stabilitas," ujar Agus.

Menurut Agus, operasi moneter di pasar valus juga akan terus dilanjutkan untuk meminimalkan volatilitas nilai tukar rupiah. "Agar keyakinan pelaku ekonomi dapat dipastikan tetap terjaga," ujar Agus.

Temporer yang harus diwaspadai

Jika kenaikan suku bunga acuan itu terealisasi, pertumbuhan ekonomi juga dikhawatirkan bakal terdampak. Terlebih lagi, ekonomi baru tumbuh 5,06 persen pada kuartal I/2018, sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik, yang itu belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah dan BI.

THINKSTOCKS Ilustrasi rupiah dan dollar AS

“Semua itu membuat capital flow dari semua negara menuju Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani.

Dinamika tersebut, lanjut Sri Mulyani, dilihat sebagai situasi temporer tetapi harus tetap diwaspadai. Di satu sisi diinterpretasikan, perbaikan ekonomi Amerika menyebabkan policy adjustment mereka yang berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Menyikapi yang terjadi akhir-akhir ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah, BI, OJK, dan LPS berinisiatif mengundang market untuk memberikan update ke mereka mengenai kebijakan yang diambil pemerintah untuk jaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Baca juga: IHSG Ditutup Menghijau dan Rupiah di Bawah Rp 14.000 per Dollar AS

Sejumlah langkah juga akan dilakukan. Pemerintah, ujar dia, akan fokus pada kebijakan ekonomi yang mendorong investasi dan ekspor, setelah memberikan update kinerja APBN kepada pasar.

Sejumlah insentif perpajakan masuk dalam cakupannya, seperti tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk, serta bebas pungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai.

“Kita terus rumuskan kebijakan ini sehingga ekonomi Indonesia bisa dipacu dengan mesin pertumbuhan yang merata,” kata Sri Mulyani.

Bersamaan, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga melihat kondisi pasar utang dalam mengantisipasi ketidakpastian.

“Pemerintah terus mempersiapkan alternatif sumber pembiayaan utang,” ujar Sri Mulyani.

Penerbitan SBN, misalnya, menurut dia bisa dilakukan melalui private placement, tidak hanya melalui market. Sumber pinjaman juga dijajaki, termasuk dari program development partner baik bilateral atau multilateral yang menurut dia memiliki potensi dana 1,3 miliar dollar AS dan 850 juta euro.

Potensi sumber pendanaan dari penerbitan bond juga dijajaki. Dia menyebutkan contoh potensi dari samurai bond senilai 150 miliar yen. “Pemerintah jg telah menyiagakan bonds stabilitation framework untuk menjaga pembiayaan secara stabil dan sustainable,” tegas Sri Mulyani.