KEIN Sebut Kondisi Anggaran Negara Masih Aman

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengklaim bahwa kondisi anggaran negara masih aman kendati ada tekanan dari akumulasi utang.

Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta mengatakan, kondisi utang pemerintah dapat dipahami dengan melihat risiko keberlanjutan fiskal.

"Berdasarkan hasil studi yang telah dibuat oleh KEIN, kondisi fiskal masih aman dalam jangka panjang atau sustain," kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/5/2018).

Adapun kajian tersebut dilakukan menggunakan konsep fiscal sustainability yang dilakukan oleh Craig Burnside pada 2005.

Dari kajian tersebut, didapatkan nilai keseimbangan primer per PDB 2016 dan 2017 yang masih berada di bawah batas maksimum alias dalam kondisi aman, dengan angka masing-masing -1,01 persen dan 0,95 persen.

Adapun untuk ambang batasnya (threshold) sebesar -1,52 persen dan -1,71 persen.

"Dari nilai tersebut terlihat jelas bahwa fiskal Indonesia sustain. Apalagi pada 2018 estimasinya akan lebih jauh yakni sebesar -0,59 persen sedangkan threshold-nya -1,92 persen," imbuh Arif.

Arif menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat tercapai lantaran pemerintah mengacu pada undang-undang dan peraturan yang ada dalam merancang anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

Menurut Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio defisit anggaran terhadap PDB ditetapkan sebesar 3 persen sedangkan rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen.

Dengan begitu, maka publik tak perlu mengkhawatirkan nilai utang Indonesia yang terus meningkat. Sebab utang Indonesia terdiri dari utang sektor publik dan utang swasta sehingga keduanya tidak bisa disatukan.

"Jadi kita itu harus melihat utang dengan konsep perhitungan dan data yang benar sehingga tidak langsung mengatakan Indonesia terjerat lilitan utang," sambung Arif.

Pemerintah, kata Arif, juga telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kondisi itu terlihat dari pembangunan sosial ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Masyarakat pun merasakan manfaat dari berbagai program yang telah disusun oleh pemerintah.

"Allokasi anggaran menjadi lebih produktif dan berkualitas. Dari 2015 anggaran pendidikan terus meningkat, begitu juga dengan infrastruktur dan juga subsidi BBM," ujar Arif.