Menjawab Twitter Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah

SAYA ingin menanggapi keterangan tertulis dan cuitan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait nilai tukar rupian dan utang pemerintah pada tanggal 9 Mei 2018 yang lalu.

Fadli mengatakan, sekarang ini perekonomian berada dalam tahap awal krisis karena pemerintah telah gagal dalam menjaga stabilitas rupiah.

Ia juga mengatakan, melemahnya rupiah menyebabkan pemerintah akan semakin terbebani utang. Kepercayaan terhadap pemerintah pun akan luntur.

Tweet lengkap Fadli Zon bisa dilihat di sini.

Pertama-tama perlu disampaikan bahwa utang adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur APBN secara keseluruhan.

Berbicara soal utang, tidak bisa lepas dari penerimaan dan belanja negara. Utang merupakan kebijakan yang diambil sebagai konsekuensi dari defisit karena belanja lebih besar daripada penghasilan.

Skala prioritas

Kita bisa saja tidak berutang. Caranya, dengan meningkatkan penerimaan atau mengurangi belanja. Alokasi belanja sudah pasti karena masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah punya daftar belanja yang harus dipenuhi sehingga tidak bisa dikurangi.

Yang jadi perhatian adalah bagaimana menempatkan alokasi berdasarkan skala prioritas program utama pemerintah.

Saat ini, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan human capital melalui pendidikn dan kesehatan serta jaminan sosial.

Mengingat kebutuhan yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan negara kita di bidang tersebut, belanja negara tidak bisa dikurangi.

Meningkatkan penerimaan negara

Alternatif kedua adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang utamanya didapat dari pajak.

Pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak sehingga mendapatkan penghasilan secara cepat untuk menutupi belanja negara.

Namun itu tidak dilakukan, sehingga pemerintah memilih alternatif melalui berbagai terobosan kebijakan dan struktural seperti tax amnesty, pembenahan teknologi informasi dan proses bisnis serta pemberian insentif dan relaksasi pajak.

Pemerintah terus mengintensifkan reformasi di sektor perpajakan, yaitu pajak dan bea cukai.

Halaman selanjutnya, Utang sebagai Alternatif