Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Nufransa Wira Sakti
Staf Ahli Menkeu

Sept 2016 - Jan 2020: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Menjawab Twitter Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah

Kompas.com - 14/05/2018, 08:47 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 


 

Tidak benar

Jadi tidak benar bahwa pemerintah telah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas karena transaksi utang tersebut.

Selain itu, beberapa investor juga menawarkan imbal hasil yang tidak wajar jika dibandingkan dengan kondisi di pasar sekunder.

Posisi tawar kita masih lebih tinggi sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menjual Surat Utang Negara (SUN) pada lelang terakhir 8 Mei 2018.

Diambilnya penawaran yang lebih rendah dari target belum mengganggu pemenuhan kebutuhan pembiayaaan APBN 2018.

Pemerintah menerapkan strategi frontloading, yaitu melakukan upsize penerbitan SUN ketika kondisi pasar dalam keadaan bagus dan kondusif.

Hingga saat ini, penerbitan SBN telah mencapai Rp 391,85 triliun (46,3 persen dari target gross issuance), atau Rp 189,14 triliun (45,6 persen dari target net issuance). Disamping itu, posisi kas Pemerintah juga sedang berada pada level yang aman.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif sumber pembiayaan lain, di antaranya private placement (dengan demand yang masih cukup banyak), penambahan pembiayaan dari pinjaman (beberapa donor telah memberikan komitmennya).

Selain itu, pemerintah tetap merencanakan akan menerbitkan Samurai Bond, dan terakhir terdapat juga dana investasi Badan Layanan Usaha.

Akan pulih kembali

Pelemahan permintaan pada lelang SUN disebabkan ketidakpastian dan sentimen global, dan diharapkan sifatnya sementara.

Kita percaya bahwa kondisi akan segera kembali pulih. Pada akhirnya, akan terjadi titik keseimbangan baru, the new normal. Pemerintah sudah siap menghadapi hal ini.

Yang lebih penting lagi adalah bahwa pemerintah senantiasa waspada atas segala bergeraknya indikator perekonomian dan keuangan global, sehingga akan selalu profesional namun tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang diambil.

Ini semua dilakukan untuk menjaga kredibilitas APBN agar dapat menjadi instrumen yang menjadi solusi.

APBN selalu dikelola agar dapat meningkatkan produktifitas bangsa sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Dengan begitu, kita akan  dapat mendekati tujuan negara kita, mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com