Tahun 2017, BPJS Kesehatan Kelola Iuran JKN-KIS Rp 74,25 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan mengelola pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebesar Rp 74,25 triliun selama 2017. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan iuran pada 2016, yakni Rp 67,4 triliun.

"Sekarang beban pemerintah pusat tidak lagi dominan. Lebih dominan dana masyarakat dan pemerintah daerah," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Selama empat tahun terakhir, BPJS Kesehatan menyerap iuran sebesar Rp 234,06 triliun. Sejak pertama berdiri, terjadi peningkatan pendapatan iuran sebesar 82,34 persen. Di samping bertambahnya pendapatan iuran, angka penerima bantuan iuran (PBI) pun meningkat.

"Tahun ini penerima iuran sebesar 92,3 juta jiwa naik dari sebelumnya 91,1 juta jiwa pada 2016," kata Fachmi.

Total anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 25,3 triliun untuk 2017. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 24,8 triliun.

Dalam kesempatan itu, Fachmi mengumumkan bahwa laporan keuangan BPJS Kesehatan 2017 mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Jika dihitung sejak berdiri 2014, BPJS Kesehatan telah mendapat empat kali WTP untuk laporan keuangannya. Untuk laporan tahun ini, audi dilakukan akuntan publik Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi drngan Moore Stephens International Limited.

"Artinya laporan keuangan yang kami sajikan, baik dana jaminan sosial maupun dana BPJS, baik dari materiil dan kinerja untuk tahun 2017 sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia," ujar Fachmi

Selain itu, dari hasil pengukuran Good Governance 2017 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPJS Kesehatan mendapat skor 85,63 dari 100.

Dari segi cakupan pelayanan, pihaknya telah mengcover 197,4 juta jiwa atau 75,64 persen penduduk Indonesia.

Tahun 2017 pula BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 21.763 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 2.268 rumah sakit serta klinik utama di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Fachmi mengatakan, capaian tersebut luar biasa jika dibandingkan dengan usia BPJS Kesehatan yang terbilang belia.

"Dengan perbadingan negara lain, program di Jerman sudah 127 tahun lebih. Jumlah penduduknya tidak sebanyak indonesia. Kita dua kali lebih (bisa mengcover) dari Jerman," kata Fachmi.