Pengamat: Pemerintah Sulit Kendalikan Pemudik Pengguna Sepeda Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menyatakan bahwa mengendalikan pemudik yang menggunakan sepeda motor menjelang lebaran nanti adalah sebuah kesulitan.

Hal itu lantaran tidak adanya kendaraan umum di daerah yang cukup memadai sehingga membuat masyarakat tidak punya pilihan transportasi ketika sampai di kampung halamannya.

"Sulit rasanya untuk menghimbau pemudik motor untuk beralih menggunakan angkutan umum. Pasalnya, di tempat tujuan, keberadaan angkutan umum tinggal cerita. Angkutan umum sudah punah. Walaupun ada hanya sisa sia yang tentunya kondisinya sudah tidak memadai lagi," kata Djoko kepada Kompas.com, Rabu (23/5/2018).

Situasi tersebut kemudian menjadi ironi ketika pemerintah menghendaki seluruh pemudik untuk menggunakan kendaraan umum. Sebab, pemerintah belum memberikan perhatian kepada penyediaan angkutan umum daerah yang mumpuni.

"Realitanya, angkutan pedesaan di Jawa sudah punah. Pemda tidak peduli, karena sepeda motor dianggap sebagai pengganti angkutan umum. Dampaknya, angka kecelakaan makin tinggi. Secara nasional masih bertengger di atas 70 persen," ungkap Djoko.

Pemerintah memang menyediakan fasilitas mudik gratis kepada 39.446 unit sepeda motor melalui truk, kereta api, kapal laut, dan kapal roro pada 2018. Jumlah tersebut naik 106 persen dari tahun lalu yang hanya 19.148 unit sepeda motor.

Kemudian sebanyak 63,9 juta pemudik diprediksi pergi menggunakan sepeda motor. Djoko pun menilai program mudik gratis bagi sepeda motor itu tak mampu mengakomodir keseluruhan pemudik tersebut.

"Dari kuota mudik gratis sepeda motor, hanya dapat mengakomodir 0,0061 persen saja. Jauh dari angka 1 persen. Mudik gratis menggunakan kapal laut, paling tinggi subsidinya, sekitar Rp 1,2 juta per unit sepeda motor," terangnya.

Oleh sebab itu, Djoko mengimbau kepada pemerintah agar merealisasikan janjinya dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Pehubungan 2015-2019 yang akan menyediakan angkutan umum untuk 34 kota se-Indonesia agar angkutan umum di daerah bisa memadai seperti di Jakarta.

"Selama transportasi umum di daerah masih buruk, sulit rasanya pemerintah mengendalikan sepeda motor untuk digunakan mudik. Oleh sebab itu segeralah pemerintah membangun transportasi umum sesuai janjinya dalam RPJMN 2015-2019," pungkas Djoko.