Sri Mulyani dan Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen yang Dianggap Belum Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat kerja bersama Komisi XI di DPR RI pada Selasa (5/6/2018), anggota dewan banyak mempertanyakan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Mereka bahkan menilai kemampuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lambat laun jadi tumpul hanya karena pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam acara buka puasa bersama Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) di Kementerian Keuangan kemarin, Sri Mulyani menceritakan berbagai hal yang perlu diantisipasi Indonesia sembari tetap meningkatkan geliat perekonomian dalam negeri. Dia juga menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen adalah hal yang baik.

"Kalau ekonomi Indonesia sekarang pada level 5 persen, mungkin dari sisi politik tidak tinggi seperti yang dijanjikan. Tapi, dengan ekonomi 1 triliun dollar AS, kita itu sudah tumbuh positif dan cukup tinggi," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen. Jika ditarik mundur ke belakang, pertumbuhan ekonomi memang masih pada kisaran yang sama, yaitu 5,07 persen pada tahun 2017, 5,03 persen pada 2016, 4,88 persen pada 2015, serta 5,01 pada 2014.

Pemerintah sendiri menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 bisa mencapai 5,4 persen. Sedangkan untuk 2019, pemerintah bersama DPR telah menyepakati pertumbuhan ekonomi diproyeksi pada kisaran 5,2 sampai 5,6 persen.

Tantangan Indonesia dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari dinamika kondisi global saat ini dan yang akan datang. Salah satunya dari normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat serta ketidakpastian perdagangan global.

"Kami mengkombinasi kebijakan fiskal yang tetap suportif namun memiliki space yang bisa dibangun, supaya kalau kondisi menghendaki atau meminta pemerintah melakukan counter cyclical, kami sudah punya space tersebut. Ini yang melatarbelakangi kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita untuk 2019," tutur Sri Mulyani.

Untuk pelaksanaan APBN tahun ini, Sri Mulyani menyebut akan tetap suportif, namun selektif. Suportif dalam arti tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi selektif dalam memberikan dukungan kepada sektor-sektor tertentu.

"Ini berarti sinyal kepada kementerian/lembaga untuk belanja secara lebih efisien dan selektif atau menggunakan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha)," ujar Sri Mulyani.

Bentuk dukungan lain dari pemerintah adalah memberikan berbagai jenis insentif dalam rangka meningkatkan laju dunia usaha. Insentif yang dimaksud di antaranya tax allowance, tax holiday, penurunan rate pajak UMKM, industri padat karya berorientasi ekspor, dan insentif untuk perusahaan rintisan.