Oslo, Kompas.com — Di sela-sela kunjungannya ke Norwegia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta memberi kuliah umum di Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Kamis (7/6/2018).
Kuliah umum di pagi hari saat musim panas di mana umumnya orang lebih memilih beraktivitas di luar ruangan karena matahari yang murah hati itu dipenuhi peserta dari berbagai kalangan dan sejumlah negara.
Sejak pukul 09.00, peserta kuliah umum sudah berdatangan. Saat Menteri Susi tiba dan rangkaian kuliah umum dilakukan sekitar pukul 09.10, pihak penyelenggara manambah kursi untuk memberi tempat duduk bagi peserta yang berdiri.
Baca juga: Menteri Susi Menjajakan Pin di Kantor Pusat FAO di Roma
Kuliah umum dibuka oleh Kepala Komunikasi NUPI Asmund Weltzien dengan memaparkan fakta panjangnya garis pantai di Indonesia yang berada di posisi kedua di dunia. Ada sekitar 100 juta rakyat Indonesia yang hidup di sepanjang garis pantai itu.
Sebelum Menteri Susi menyampaikan kuliah umum, Direktur Kebijakan Kementerian Perikanan Norwegia Gunnar Stolvik tampil dan menggarisbawahi upaya bersama Norwegia dan Indonesia dalam urusan perikanan dan perlawanan terhadap illegal fishing.
Bicara tanpa teks
Menteri Susi kemudian tampil menyampaikan kuliah umum tanpa teks selama sekitar 1 jam dengan topik "Three Pillars of Fisheries Resources Management: Sovereignty, Sustainability and Prosperity."
Menteri Susi memaparkan awal perjalanannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mudah.
Baca juga: Susi: Pemberantasan "Illegal Fishing" Harus Didukung Teknologi Canggih
Namun, karena mendapat tugas Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan menjadikan laut sebagai masa depan Indonesia, Menteri Susi mencoba mewujudkannya dengan menyelesaikan masalah yang menjadi penghambat.
"Laut Indonesia sangat subur. Namun, karena pencurian ikan, penangkapan ikan tanpa pelaporan dan penangkapan ikan tanpa aturan membuat kesuburan itu hilang," ujar Menteri Susi menyebut Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF).
Menteri Susi lantas menjelaskan langkahnya membenahi pencurian ikan itu dengan menetapkan aturan sesuai undang-undang dengan penenggelaman kapal-kapal ilegal di perairan Indonesia.
Ditentang di dalam
Meskipun mendapat tentangan dari sejumlah pihak bahkan dari beberapa orang di dalam pemerintahan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap konsisten, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi dalam menegakkan aturan.