Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Situs DJP Diretas, Keamanan Data Wajib Pajak Dipertanyakan

Kompas.com - 11/06/2018, 09:14 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak.go.id, diretas pada Minggu (10/6/2018) hingga pagi ini.

Peretas atau hacker yang melakukannya menuliskan nama sebagai Anonymous Arabe dan mengganti isi website DJP dengan gambar perang di salah satu tempat kawasan Timur Tengah.

Pantauan Kompas.com, laman pajak.go.id pada Minggu malam masih menampilkan isi dan tulisan dari hacker. Namun, menjelang tengah malam, isi website tersebut sudah diganti dengan halaman kosong bertuliskan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2018.

Pagi ini, jika mengakses laman pajak.go.id, akan diarahkan ke halaman muka djponline.pajak.go.id secara otomatis.

Baca juga: Penunggak Pajak akan Dicegah Pergi ke Luar Negeri

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dikonfirmasi Senin (11/6/2018) pagi menuturkan pihaknya masih menangani hal tersebut.

"Sedang ditangani teman-teman dari tim IT," kata Yoga.

Laman DJP yang diretas sampai hari ini dipertanyakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Pras khawatir jika laman DJP saja bisa diretas, maka keamanan dari data para Wajib Pajak (WP) bisa terancam juga.

"Soal security system, meski ini sepele, justru jadi pertanyaan besar. Bagaimana dengan sistem dan aplikasi lain yang lebih penting, jangan-jangan enggak secure," tutur Pras.

Menanggapi kekhawatiran itu, Yoga memastikan bahwa data WP berikut fitur dan semua aplikasi DJP tidak terganggu keamanannya. Dia minta agar tidak ada masyarakat maupun WP yang khawatir dengan kejadian ini.

"Semua database, fitur, dan aplikasi dalam keadaan aman. Tidak perlu dikhawatirkan, data WP dinyatakan aman, karena tidak ada data WP di situs pajak.go.id," ujar Yoga.

Tim DJP kini masih melakukan restart server pada Data Center DJP sebagai tahapan pemulihan laman tersebut. Setelah proses itu selesai, website bisa diakses lagi seperti sediakala.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com