CAPAIAN terkait inflasi yang rendah di bulan Mei dan menguatnya kurs mata uang rupiah seperti tenggelam di tengah pemberitaan yang hiruk pikuk di media online dan pembicaraan di jagat media sosial mengenai THR pada pekan ini.
Dimulai dengan adanya pemberitaan dari Ketua MPR tentang uang THR, disambung dengan penolakan untuk memberikan THR oleh Wali Kota Surabaya dan beberapa kepala daerah, pemberian THR bagi pegawai ASN menjadi topik yang hangat.
Untuk THR, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Keuangan, seluruh 85 Kementerian/Lembaga dan Lembaga Non Struktural Pusat yang berjumlah 15.232 unit satuan kerja telah menyampaikan Surat Perintah Membayar THR tahun 2018.
Tercatat bahwa sudah 100 persen ASN pemerintah pusat menerima THR. Sedangkan untuk THR pensiunan, telah disalurkan kepada 99,2 persen penerima pensiun. Sisa dana yang belum tersalur merupakan pensiun yang belum diambil secara tunai oleh penerima pensiun.
Baca juga: Calon Kepala Daerah Diimbau Tak Lakukan Politik Uang Lewat Pemberian THR
Sedangkan untuk THR ASN daerah, meski nilai pembayarannya berbeda-beda di tiap daerah, telah terkonfirmasi juga bahwa semua daerah telah melakukan pembayaran THR kepada ASN dan pejabat daerah, termasuk DPRD.
Bahkan sebagian besar daerah menerima THR sebesar penghasilan yang diterima di bulan Mei 2018. Jadi faktanya, tidak ada daerah yang tidak memberikan THR kepada pegawai daerah. Dengan demikian, dapat dipastikan semua ASN telah menerima THR.
Kembali tentang inflasi bulan Mei 2018, BPS mencatat inflasi Mei 2018 sebesar 0,21 persen, angka ini jauh lebih rendah bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 0,39 persen.
Menurut Kepala BPS, rendahnya inflasi ini bukan karena daya beli masyarakat yang menurun, akan tetapi karena terjaganya komponen harga. Sedangkan menurut Menteri Keuangan, hal ini adalah sebagai wujud usaha pemerintah dan Bank Indonesia menjaga daya beli masyarakat melalui stabilitas harga dan pasokan pangan secara umum.
Selain pemberian THR, daya beli masyarakat juga dijaga dengan adanya penyesuaian besaran subsidi BBM (khususnya solar) dari Rp 500/liter menjadi Rp 2.000/liter, dengan tetap melihat perkembangan harga minyak/ICP.
Penyesuaian ini juga dilakukan karena asumsi ICP pada APBN 2018 adalah sebesar 48 dollar AS per barel. Sementara saat ini harga minyak dunia di kisaran 70 dollar AS - 80 dollar AS per barel. Selain itu, asumsi nilai tukar dalam APBN 2018 adalah sebesar Rp 13.400 per dollar AS, padahal nilai dollar AS saat ini sudah di atas nilai tersebut.
Baca juga: THR Pegawai Pemkot Surabaya Cair Tanpa TPP
Dengan adanya subsidi BBM dan pemberian THR, daya beli masyarakat tetap terjaga. Seiring dengan hal tersebut, pasokan bahan makanan juga selalu dijaga dan dipantau keberadaannya.
Sepekan menjelang hari raya Idul Fitri, harga bahan pangan masih terkendali dengan baik dan tidak terjadi kenaikan berarti. Ini membuktikan juga keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah optimistis inflasi dapat dijaga di sekitar target 3,5 persen.
Mata uang rupiah juga kembali menguat di pekan ini. Pada Jumat (8/6/2018) sore pekan lalu nilai rupiah berada di level Rp 13.937 dengan rentang transaksi di kisaran Rp 13.887 – Rp 13.943.
Pascakeputusan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (7-DRRR) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen, telah membuat nilai tukar rupiah kembali menguat setelah sempat melemah sampai Rp 14.205.
Sebagaimana banyak diungkapkan, faktor global terutama di Amerika Serikat telah banyak memengaruhi fluktuasi nilai rupiah. Namun aksi dari Bank Indonesia yang cukup agresif telah berhasil meredam semakin melemahnya nilai rupiah.
Kenaikan Fed Funds Rate yang diprediksi akan terjadi lagi di bulan ini, sudah diantisipasi oleh Bank Indonesia.
Faktor lain adalah ketegangan geopolitik sebagai akibat meluasnya perang dagang antara AS – China dengan partner dagang lain yaitu Eropa, Kanada, dan Meksiko.
Selain itu, pelaku pasar Asia juga khawatir atas ketidakpastian pertemuan G7 di Kanada karena masing-masing negara masih saling menerapkan kenaikan tarif impor.
Ditambah pula dengan sikap Presiden Trump yang sukar ditebak dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas negara G7.
Rendahnya inflasi dan menguatnya mata uang rupiah, memberi sinyal positif bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kredibilitas pemerintah masih sangat tinggi sehingga diharapkan para pelaku ekonomi masih memperhitungkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi di kawasan Asia. (Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
