Hingga Mei 2018, Anggaran Negara Defisit Rp 94,4 Triliun

JAKARTA,  KOMPAS.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengalami defisit sebesar Rp 94,4 triliun per akhir Mei 2018. Anggaran 2018 defisit sekitar 0,64 persen dari produk domestik bruto.

Meski begitu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, angka defisit mengalami perbaikan.

"Terdapat perbaikan dari sisi defisit, karena pada akhir Mei 2017, defisit anggaran tercatat Rp128,7 triliun atau 0,96 persen," ujar Sri dalam jumpa pers di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antaranews.com, Senin (25/6/2018).

Sri mengatakan, defisit anggaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya menggambarkan adanya penguatan dari kinerja pelaksanaan APBN secara keseluruhan.

(Baca: Sri Mulyani Optimistis Meski APBN 2018 Defisit Rp 55,1 Triliun)

Defisit anggaran berasal dari pendapatan negara yang hingga 31 Mei 2018 sudah mencapai Rp 685 triliun dan belanja negara sebesar Rp 779,5 triliun.

Dari pendapatan negara, realisasi penerimaan perpajakan telah terkumpul Rp 538,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebanyak Rp 144,9 triliun, dan hibah sebesar Rp 1,41 triliun.

Rinciannya yakni penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 484,5 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebanyak Rp 54,16 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak ini masih didukung oleh pertumbuhan positif PPh Non-Migas, PPh Migas dan PPN, yang terus melanjutkan tren positif pertumbuhan sejak triwulan satu 2018," kata Sri.

(Baca: Ini Strategi Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak di 2019)

Sedangkan, realisasi belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 458 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 321,51 triliun.

Belanja pemerintah pusat berasal dari belanja Kementerian/Lembaga yang telah mencapai Rp 231,4 triliun dan belanja non Kementerian Lembaga Rp 226,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang antara lain bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (netto) sebesar Rp 166,12 triliun serta pinjaman sebesar negatif Rp 10,36 triliun.

Postur APBN tersebut juga didukung oleh keseimbangan primer yang masih tercatat surplus sebesar Rp 18,1 triliun atau lebih baik dari posisi tahun lalu sebesar negatif Rp 29,9 triliun.

"Posisi ini menggambarkan postur APBN yang menunjukkan adanya tren positif dan memperlihatkan adanya penguatan kesehatan APBN yang sangat nyata," kata Sri.