Minimnya Ketersediaan Data Jadi Penyebab Masalah di Sektor Pertanian dan Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan yang terjadi di sektor pertanian dan pangan kerap kali disebabkan minimnya ketersediaan data untuk menunjang keputusan yang tepat bagi pelaku sektor tersebut.

Penelitian McKinsey Research tahun 2012 menunjukkan, untuk memenuhi permintaan domestik, diperlukan 60 persen peningkatan 3 ton menjadi 5 ton hasil pangan bagi setiap petani, sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia kedepannya di tahun 2030.

Data seperti itu kemungkinan luput dari pengetahuan pelaku sektor pertanian sehingga tidak berkembang.

HARA sebagai platform pertukaran data sektor pertanian meyakini bahwa mereka mampu mewujudkan kesejahteraan perekonomian dengan menyuplai data untuk para pemain di sektor pangan dan pertanian.

CEO HARA, Regi Wahyu mengatakan, perusahaannya memberikan solusi melalui platform blockchain berbasis pertukaran data terdesentralisasi dengan menyediakan data terdekat yang berharga untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian dan meningkatkan efesiensi pasar. 

“HARA mengumpulkan beragam tenaga ahli bidang teknologi dan sosial untuk membawa solusi yang tepat bagi seluruh pemain di sektor pertanian, termasuk petani, melalui sistem insentif yang dibangun dalam ekosistem HARA," ujar Regi dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2018).

Menurut Regi, salah satu tantangan mewujudkan Indonesia menjadi lumbung Pangan Dunia 2045 yakni ketidakmerataan data dan ketidakseragaman informasi terkait dengan kapasitas, pasar dan pembiayaan bagi seluruh pemain disektor pertanian. Ia meyakini keterbukaan data dapat mengatasi masalah tersebut dan data akan menjadi komoditas baru di sektor pertanian.

Data yany digunakan berkaitan dengan data petani, geo-tagging, aktivitas pertanian yang ada di lapangan, ecological data, dan informasi data terkait pasar dan transaksi .

"Data dihasilkan melalui banyak tipe data lain seperti data cuaca, tanah, sensor/iot, satelit, dan lainnya," kata Regi.

Penelitian Badan Pangan dan Pertanian (Food and Organization/FAO) PBB tahun 2017 mengatakan bahwa sekitar 500 juta penduduk di dunia berisiko tertinggal dari transformasi dan pembangunan pedesaan. Mayoritas dari mereka berprofesi sebagai petani. Penelitian FAO juga menyatakan kebanyakan petani berskala kecil memproduksi 80 persen pasokan pangan yang berasal dari Sub-Sahara Afrika dan Asia.

Regi mengatakan, HARA turut mengundang pemain di sektor pertanian terkait yang berasal dari pemerintah, instansi keuangan, dan organisasi non-profit yang tergabung dalam ekosistem HARA yang berkelanjutan.

"Pada dasarnya semua pemangku kepentingan yang memiliki data dan membutuhkan data," kata dia.

HARA juga memulai untuk melakukan pemetaan negara-negara berkembang yang memiliki karateristik yang mirip untuk lanskap pertanian. Kemitraan implementasi dikembangkan antara lain di wilayah Thailand, Vietnam, Bangladesh, Kenya, Uganda, Mexico, dan Peru.

Dalam ekosistem HARA, kata Regi, terdapat empat pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Mereka terdiri dari.penyedia data yang menyimpan data di HARA, pembeli data yang membutuhkan data untuk proses pengambilan keputusan, kualifier data yang membantu menentukan nilai data, dan layanan bernilai tambah yang mengubah data menjadi informasi rujukan dan laporan. Siklus dalam platform HARA dapat memberi insentif kepada penyedia data dengan berbagi 80 persen hasil yang diperoleh dari data yang mereka bagi didalam platform.

Data dimasukkan dengan mobile apps, dan ke depannya bisa menggunakan API untuk langsung tersambung dengan platform HARA. Data ditangkap melalui bermacam cara, seperti smartphone, sensor/iot, satelit, drone.

Regi menjelaskan, data dapat diakses menggunakan query mechanism.

"Jadi data buyer melakukan query. Setiap data provider yg cocok dengan query tersebut, akan menerima smart contract yang akan membuka akses untuk datanya," kata dia.

HARA menginisiasi initial token sales (ITS) sebagai mekanisme transaksi di platform hara. Pada tahap lebih lanjut, kata Regi, HARA akan menggunakan smart contract untuk memastikan terpenuhinya segala hal yang tercantum dalam persetujuan dari pemilik data berdasarkan GDPR (General Data Protection Regulation) yang dianut Uni-Eropa.