Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Kaji Keputusan Uni Eropa Menunda Larangan Impor Sawit

Kompas.com - 28/06/2018, 15:42 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tidak akan menerima begitu saja keputusan Uni Eropa yang menunda larangan impor minyak kelapa sawit hingga 2030.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku akan mempelajari terlebih dahulu keputusan tersebut.

"Kita masih mempelajari, kita sudah paham bahwa face  out palm oil dari 2021 sudah bergeser ke 2030, tetapi yang harus kita perhatikan apakah face out-nya itu hanya palm oil, jadi harus hati-hati kita lihat," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan usai rapat di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Hal itu disampaikannya sesuai dengan arahan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

(Baca: Sawit Dihambat Oleh Uni Eropa, Balas Dendam Bukan Pilihan Utama)

 

Menurut Oke, Menko Luhut meminta pihaknya memastikan bahwa penundaan tersebut tak hanya berlaku pada produk minyak kelapa sawit, melainkan juga produk lainnya.

"Jadi yang pertama itu yang diarahkan Pak Menteri jangan sampai itu hanya palm oil, tapi sifatnya harus tidak diskriminatif, artinya semua vegetable oil. Karena kan yang awalnya yang 2030 adalah lainnya, tapi palm oil didulukan pada 2021 dan sekarang palm oil mundur jadi 2030. Artinya ini harusnya sama dengan yang lain," kata dia.

Oke juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan perubahan kriteria terkait impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

(Baca: Luhut: Retaliasi Bukan Pilihan Buat Polemik Sawit dengan Uni Eropa)

Oleh karenanya, pemerintah juga akan memastikan kriteria tersebut agar tidak ada yang merugikan.

"Kedua, kriterianya kemungkinan akan bergeser, ini harus kita perhatikan. ILO misalnya yang indirect land use chance. Kriterianya itu seperti apa, jangan sampai kemasannya diskriminasi tidak ada, tetapi direct criteria itu ternyata mendiskriminasikan palm oil, karena kan ada ILUC, high conservation carbon, biodiversity,"  ujar dia.

Selain itu, Luhut juga meminta Kemendag untuk terlibat dalam semua studi yang dilakukan Uni Eropa terkait impor minyak kelapa sawit tersebut.

"Jadi kita harus perhatikan itu semua dan arahan Pak Menteri untuk lebih terlibat dalam studi yang akan mereka lakukan sehingga kita harus memastikan bahwa sawit tidak terdiskriminasi," kata Oke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com