Pengusaha Keluhkan Keputusan Libur Pilkada yang Mepet

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha kawasan Industri menganggap pemerintah terlalu mempet dalam menetapkan libur Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni 2018 lalu.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, seharusnya pemerintah sudah jauh-jauh hari memutuskan hal tersebut.

"Kita berharap kalau ini memang sudah menjadi agenda nasional harusnya penyampaiannya jangan terlalu mendesak, itu kan susah mesin-mesin segala macam, itu kan pengaturannya perlu pengaturan yang lebih awal," ujar Sanny di Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Menurut Sanny, dengan pengambilan keputusan yang mepet tersebut pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra dalam bentuk upah lembur untuk memastikan pabrik tetap berjalan.

Baca juga: Kewajiban Uang Lembur Untuk Karyawan yang Bekerja Saat Libur Pilkada

"Mungkin bisa ada perencanaan yang lebih baik ya untuk memastikan delivery produk-produk, khususnya untuk ekspor, ini kan harus dikejar. Ujung-ujungnya itu akhirnya ada bayar hitungan lembur juga. Ini memang tetap ada jalan keluar tapi ada extra cost di situ," kata Sanny.

Sanny berharap pada waktu yang akan datang keputusan libur nasional saat Pilkada diumumkan jauh-jauh hari.

"Saya pikir nanti sampai 2024 serentak hanya satu kali ya itu luar biasa lah. Hitung-hitung satu kali dalam 5 tahun khusus untuk satu pemilu yang demokratis, saya pikir worth it lah untuk negara sebesar Indonesia," ucap dia.