Menanti Peluncuran "Online Single Submission" Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan mekanisme kemudahan izin berusaha melalui Online Single Submission (OSS) akan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada pekan pertama Juli 2018.

OSS adalah istilah lain dari pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sesuai dengan namanya, OSS akan mempermudah proses perizinan dari yang telah diterapkan selama ini dan dapat dilakukan di mana saja karena sudah terhubung antara pusat dengan daerah.

"Rencananya akan diluncurkan Presiden langsung pekan depan," kata Darmin saat memberi sosialisasi OSS kepada kepala daerah di Hotel Borobudur pada Jumat (29/6/2018) lalu.

(Baca: Darmin: Online Single Submission Bisa Diluncurkan Habis Lebaran)

Sedianya, OSS sudah diluncurkan sebulan yang lalu. Menurut Darmin, keterlambatan peluncuran OSS karena awalnya tugas ini diberikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Saat itu, tutur Darmin, BKPM belum siap dan butuh waktu, sehingga tugas tersebut dilaksanakan terlebih dahulu oleh kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Beralihnya pihak yang bertanggung jawab mempersiapkan OSS membutuhkan waktu lebih, hingga akhirnya siap diluncurkan pada pekan ini.

"Setelah 6 bulan, kata BKPM, mereka siap. Setelah 6 bulan kami kasih ke mereka," ujarnya.

(Baca: Izin Usaha Lewat OSS, Investor Bisa Dapat Kepastian Insentif)

Darmin menyebutkan, ketentuan mengenai OSS sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang telah terbit sejak 21 Juni.

Namun, saat Kompas.com mengecek ke Sistem Informasi Perundang-Undangan Sekretariat Kabinet pada Minggu (1/7/2018) malam, aturan tersebut belum diunggah sehingga belum diketahui bagaimana detil pelaksanaannya.

Tentang OSS

Meski aturannya belum diunggah untuk umum, Darmin sudah memberi tahu bahwa semua izin usaha sejak Jumat kemarin sudah diproses dengan OSS. Termasuk untuk izin yang diajukan sebelum PP 24/2018 terbit.

"Sistem perizinan di kementerian/lembaga dan daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan baru. Jadi, izin baru akan dikeluarkan melalui sistem OSS, tetapi kementerian/lembaga dan daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan," ujar Darmin.