Menkeu Beberkan Hasil Rapat Pemerintah untuk Hadapi Perang Dagang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi topik apa saja yang dibahas pemerintah dalam sidang kabinet soal antisipasi Indonesia terhadap perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Pembahasan utamanya, kata dia, memetakan situasi terkini serta apa saja dampak perang dagang lengkap dengan sudut pandang dari menteri teknis terkait.

"Menteri Perdagangan menyampaikan peta situasi apa yang disebut kebijakan perdagangan AS terhadap negara-negara lain dan potensi kepada Indonesia. Dari kebijakan tersebut, apa kemungkinan potensi, implikasinya. Kemungkinan sektor komoditas yang akan terkena dampaknya dari kebijakan tersebut," kata Sri Mulyani usai rapat di gedung DPR RI, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Antisipasi Perang Dagang AS, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Menurut dia, Menteri Perindustrian memaparkan tentang industri manufaktur mana yang punya potensi untuk dikembangkan.

Pengembangan itu untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri hingga ekspor.

Menperin juga mengidentifikasi sektor industri mana saja yang memungkinkan dilakukan pengurangan impor bahan bakunya.

Tujuan identifikasi tiap sektor industri, berikut dengan ekspor dan impornya, agar neraca perdagangan Indonesia bisa seimbang bahkan surplus. Identifikasi diperlukan karena kebutuhan tiap industri berbeda-beda.

Baca juga: Gubernur BI Beberkan Upaya Menghadapi Perang Dagang

Selain itu, Menteri ESDM turut menyampaikan kondisi impor migas terkini. Impor migas menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam komponen impor yang membuat neraca perdagangan mengalami defisit.

"Kami mengidentifikasi ini sebagai kesempatan baik bagi Indonesia untuk menata industri manufaktur yang dibutuhkan perekonomian Indonesia di saat perekonomian kita mulai tumbuh tinggi dan kelas menengah semakin banyak," kata Sri Mulyani.

Insentif pajak

Setelah membahas tentang ekspor dan impor, juga disinggung tentang upaya memudahkan menarik arus modal masuk.

Salah satunya, pemerintah meninjau seluruh fasilitas fiskal berupa insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance.

"Insentif yang sudah kami sampaikan, tax holiday maupun tax allowance, itu dikaji lagi dilihat dalam konteks apakah itu cukup menarik dibandingkan negara lain dan apakah bisa mendorong ekspor kita lebih baik lagi," ujar Sri Mulyani.