Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pengkajian GSP untuk Indonesia, Ini yang Jadi Perhatian AS

Kompas.com - 13/07/2018, 22:50 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan, ada beberapa hal yang langsung terkait dengan proses evaluasi fasilitas Generalized System of Preference (GSP) oleh Amerika Serikat dalam waktu dekat ini.

Indonesia merupakan penerima fasilitas GSP yang telah berlangsung 40 tahun terakhir, dalam wujud pembebasan bea masuk ke AS.

"Ada mengenai asuransi, GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), ada mengenai data processing center, mengenai intellectual property right, mengenai pertanian. Tadi kami membahas tiga yang pertama itu, untuk merumuskan penawaran dari kita apa," kata Darmin usai rapat koordinasi terbatas membahas masalah GSP di kantornya, Jumat (13/7/2018) malam.

Ketika ditanya lebih lanjut, Darmin menolak memberi tahu detil penawaran dari Indonesia saat proses evaluasi oleh AS nanti. Hal itu dikarenakan penawaran tersebut akan langsung disampaikan perwakilan pemerintah Indonesia saat menghadiri proses evaluasi di AS, dalam bulan ini.

Baca juga: Pemerintah Kaji Perjanjian Dagang untuk Tekan Dampak Perang Dagang

"Kami sudah punya kesimpulan-kesimpulan, tapi kan begini, kami enggak bisa ngomongin, karena kalau di sana dibilang enggak mau, repot lagi kita," tutur Darmin.

Darmin menekankan, GSP merupakan fasilitas yang diberikan sepihak (unilateral), dalam hal ini AS kepada Indonesia, guna membantu perekonomian negara penerima dalam wujud manfaat pemotongan bea masuk impor. GSP berbeda jauh dengan perjanjian dagang internasional, sehingga posisi Indonesia dalam hal ini harus mengikuti sembari memberi penawaran agar AS tetap mempertahankan kebijakannya.

"Kalau fasilitas yang sepihak menentukan, mereka mau evaluasi, kita enggak bisa protes, kita harus layani saja. Penawaran itu tentu akan menentukan, dia jadi perpanjang atau nge-drop (fasilitas GSP)," ujar Darmin.

Rencananya, penawaran yang dimaksud akan disampaikan pemerintah kepada AS tanggal 17 Juli 2018. Sementara AS akan memulai evaluasinya tanggal 23 Juli, sekaligus menentukan apakah Indonesia tetap menjadi penerima manfaat fasilitas tersebut atau tidak.

Baca juga: Trump Mulai Beri Peringatan untuk Perang Dagang dengan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com