Di Surabaya, Menteri Amran Cek Mudahnya Perizinan dan Disiplin Pegawai

KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya, di Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Di sana ia mengecek kemudahan perizinan dan disiplin pegawai.

"Sedang apa ini? Ini Kepala Balai nya ke mana?", tanya Amran saat melihat dua pegawai yang terlihat menikmati kopi dan mengobrol santai ketika jam kerja seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com Senin (16/7/2018).

Hari itu, ia tidak bertemu Kepala BBKP, para pegawai mengatakan Kepala Balai sedang sakit sehingga tidak hadir.

Perhatian Amran lantas berpindah pada ruang tunggu, tempat masyarakat melakukan administrasi. Di tempat itu, Amran memastikan bahwa tidak ada pungutan liar bagi masyarakat.

Tak hanya itu, Amran sempat masuk ke beberapa ruang kerja staf, dan menunjuk pojok ruangan yang sepertinya sudah lama tidak dibersihkan dan dirawat.

"Coba tolong digeser, lihat sudah berapa lama ini lantai dan dinding tidak dibersihkan. Siapa yang bertanggung jawab untuk urusan ini?" tanya Amran.

Di hari yang sama, Amran lalu melanjutkan sidak kedua ke Unit Layanan Karantina Hewan dan Unit Layanan Karantina Tumbuhan BBKP di Pelabuhan Tanjung Perak Kalimas.

Di lokasi tersebut, ia meminta daftar absen pegawai dan memeriksa satu persatu pegawai yang selalu datang terlambat.

"Yang datang terlambat saya skorsing satu minggu ya, mana orangnya? Anda istirahat satu minggu dan tunjangan juga saya stop satu minggu ya", ujarnya.

Di tempat itu, Amran kembali memastikan masyarakat dilayani dengan baik. Ia sempat menandatangani beberapa orang yang sedang mengantre giliran perizinan.

Ia bertanya bagaimana prosedur perizinan, dan kembali memastikan tidak ada pungutan liar.

"Proses administrasi sebentar pak, hanya 20 menit tergantung berapa banyak berkasnya. Tidak (ada) diminta uang (pungutan liar). Semuanya transfer dan online", ujar salah satu seorang yang sedang mengantre.

Sejak Amran menjabat, sistem perizinan dan pengurusan dokumen memang sudah dilakukan secara online. Segala biaya administrasi yang dibebankan transaksinya harus melalui transfer bank.

Hal itu ditujukan agar tak ada praktik pungutan liar. Hasilnya, pengurusan menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga.

Karena inovasi tersebutlah Kementerian Pertanian sempat menerima penghargaan sebagai Kementerian Anti Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).