Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membedah Bagaimana Kemiskinan Bisa di Bawah 10 Persen

Kompas.com - 18/07/2018, 20:49 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melalui rilis Profil Kemiskinan Maret 2018 baru-baru ini mendapati persentase penduduk miskin sebesar 9,82 persen.

Untuk pertama kalinya sejak 1999, persentase penduduk miskin di Indonesia ada di bawah 10 persen yang berarti jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan semakin berkurang.

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menilai capaian tersebut sebagai sejarah baru sepanjang Republik ini berdiri. Persentase penduduk miskin sebelumnya selalu ada di kisaran belasan persen, bahkan pernah di atas 20 persen.

Lantas, apa yang membuat kemiskinan bisa turun hingga single digit? Berdasarkan data dari BPS, faktor pertama adalah inflasi yang terjaga selama periode penelitian profil kemiskinan dari September 2017 ke Maret 2018 sebesar 1,92 persen.

Baca juga: Pemerintah Optimis Angka Kemiskinan Turun Jadi 9,52 Persen

Kemudian rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga 40 persen lapisan terbawah tumbuh 3,06 persen. Pertumbuhan ini didapat dalam periode yang sama, yaitu September 2017-Maret 2018.

Ketepatan waktu dalam hal pelaksanaan program pemerintah juga turut andil menurunkan jumlah penduduk miskin. Program yang dimaksud adalah bantuan sosial tunai, program beras sejahtera (rastra), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Untuk bansos tunai, pada kuartal I 2018 tumbuh 87,6 persen atau lebih tinggi dibanding kuartal I 2017 yang pertumbuhannya 3,39 persen. Pertumbuhan bansos tunai ini disebut Kepala BPS Suhariyanto cukup signifikan.

Sedangkan program rastra dan BPNT tercatat pelaksanaannya sudah sesuai jadwal. Mengutip data Perum Bulog, realisasi distribusi program rastra Januari 2018 sebesar 99,65 persen, dilanjutkan dengan 99,66 persen pada Februari 2018, dan 99,62 persen pada Maret 2018.

Selain itu, turunnya jumlah penduduk miskin turut dipengaruhi oleh Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 yang terbilang tinggi, yakni 101,94 atau di atas 100. NTP merupakan indikator yang menentukan kesejahteraan petani dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam persentase.

Di luar faktor positif terhadap penurunan kemiskinan, kenaikan harga beras selama September 2017-Maret 2018 menghambat upaya tersebut. Harga beras dalam periode itu naik 8,57 persen yang membuat penurunan kemiskinan tidak secepat periode sebelumnya, yaitu Maret-September 2017.

Harga beras merupakan komoditi yang berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Meski persentase kemiskinan sudah lebih baik, jumlah penduduk miskin setara yang dengan 9,82 persen ini masih cukup besar, yakni sebanyak 25,95 juta orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com