Kemiskinan di Desa Masih Tinggi, Efektivitas Dana Desa Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dampak positif peningkatan produktivitas yang dilakukan melalui transfer ke daerah serta dana desa dipertanyakan setelah jumlah penduduk miskin didapati masih jauh lebih banyak dari di perkotaan.

Hal itu diketahui dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan Indonesia per Maret 2018 yang dikeluarkan pada Senin (16/7/2018).

"Sekarang kan sudah ada dana desa, tetapi ketimpangan di desa makin meningkat. Ini contoh sudah dikasih duit, tapi ketimpangannya meningkat," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (19/7/2018) pagi.

BPS menyampaikan, persentase penduduk miskin per Maret 2018 sebesar 9,82 persen atau setara 25,95 juta orang. Jika dirinci, persentase penduduk miskin di kota 7,02 persen sementara di desa 13,20 persen.

Ahmad memandang, program pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di desa sudah baik. Namun nyatanya kemiskinan tetap tinggi, sehingga disinyalir ada kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang menjadikannya tidak efektif atau tidak tepat sasaran.

"Ini tanda pengelolaannya enggak baik. Kalau dilihat lagi, untuk masyarakat 20 persen golongan atas meningkat lebih tinggi dari masyarakat golongan bawah. Pertanyaannya, apakah uang ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang punya akses ke elit-elit daerah," tutur Ahmad.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan tingginya tingkat kemiskinan di desa tetap jadi PR pemerintah.

Disparitas jumlah penduduk miskin di desa dengan di kota salah satunya juga terjadi karena jumlah penduduk di suatu daerah yang berbeda, menyebabkan perhitungan penduduk miskin juga beragam.

Suahasil mencontohkan, seperti Papua yang jumlah penduduknya sedikit tetapi tingkat kemiskinannya tinggi dan di Jawa yang jumlah penduduknya relatif banyak namun tingkat kemiskinannya rendah.