Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BKPM Minta Tambahan Rp 200 Miliar untuk Operasikan Perizinan "Online"

Kompas.com - 19/07/2018, 14:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) rencananya akan mengambil alih pengoperasian perizinan secara online atau online single submission dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada November mendatang.

Selama enam bulan pertama, OSS dibawah kendali Kemenko Perekonomian karena organisasi di bawah BKPM belum terbentuk. Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, untuk operasional OSS, dibutuhkan tambahan anggaran Rp 200 miliar pertahun.

"Anggaran BKPM sekarang di kisaran Rp 500 miliar per tahun. Ditambah Rp 200 miliar, akan naik jadi Rp 700 miliar per tahun," ujar Thomas di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Thomas mengatakan, BPKM masih mempersiapkan standar operational dan merancang struktur organisasi. Namun, satu hal yang penting tapi belum tersedia adalah anggarannya.

"Percuma kalau bikin organisasi tapi anggarannya tidak ada," lanjut dia.

Porsi terbesar anggaran tersebut untuk menyewa sistem cloud computing. Alokasi terbesar lainnya untuk sosialisasi. Sosialisasi dianggap aspek paling kritis karena sistem OSS menuntut pergeseran pola pelayanan menjadi satu kesatuan dan terintegrasi. Pemerintah daerah hingga kementerian digiring dan dilatih untuk beroperasi sesuai sistem tersebut.

"Kita akan butuh sosialisasi besar-besaran ke Pemda, dinas-dinas, ke kementerian dan lembaga, ke kalangan usaha," kata Thomas.

Selain itu, kata Thomas, masih banyak tertib administrasi lainnya yang perlu dilengkapi seperti surat keputusan dari Kemenko Perekonomian, pelimpahan wewenang dari kementerian dan lembaga ke sistem OSS, dan sebagainya. Kemenko Perekonomian juga telah memberi pelatihan bagi sumber daya manusia untuk mengoperasikan OSS.

"Kami sudah punya bayangan kira-kira divisi apa yang dibentuk untuk melayani investor menggunakan OSS, untuk menjalankan reformasi perizinan," kata Thomas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com