Said Didu: Jangan Korbankan Pertamina demi Kepentingan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi PT Pertamina Persero saat ini dianggap terseret kepentingan politik pemerintah jelang Pemilihan Presiden 2019.

Pemerintah memberi perintah khusus untuk Pertamina agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi. Sementara, harga minyak dunia semakin tinggi. Hal ini menyebabkan keuangan Pertamina kian terpuruk.

Mantan Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu menilai, jika harga BBM subsidi naik, dikhawatirkan akan berpengaruh pada reputasi pemerintah saat ini.

"Bahwa kalau mau dipakai untuk kepentingan politik, tolonglah cari cara lain. Jangan korbankan Pertamina demi tujuan politik," ujar Said kepada Kompas.com, Senin (23/7/2018).

Baca juga: Pertamina Jual Aset?

Said mengatakan, alih-alih membiarkan Pertamina lepas aset, pemerintah semestinya tidak ngotot mempertahankan harga subsidi BBM di tengah tingginya harga minyak dunia.

Kalaupun mempertahankan harga subsidi, pemerintah bisa menyuntik dana lebih untuk Pertamina.

"Masih ada Kesempatan memasukkan ke APBN-P," kata Said.

Menurut Said, ada tiga hal yang menyebabkan Pertamina memutuskan melakukan share down asetnya.

KOMPAS.COM/ HADI MAULANA SPBU satu harga yang baru saja diresmikan di Desa Sepempang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Natuna. Tidak saja BBM satu harga, Pertamina juga akan menyelurkan Gas LPG 3 Kg ke pulau terluar ini guna mensukseskan pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Selain karena perintah mempertahankan harga subsidi BBM, harga minyak dunia makin tinggi dan nilai tukar rupiah kian melemah terhadap dollar AS.

Belum lagi soal program pemerintah agar BBM satu harga. Hal ini jelas membebani keuangan Pertamina. Apalagi tak ada tambahan anggaran dari pemerintah untuk menutupinya.

"Sehingga sekarang Pertamina berturut-turut menghadapi persoalan yang sangat berat," kata Said.

Pertamina merugi

Dalam Undang-undang BUMN Pasal 66 disebutkan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. 

Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan.

Namun, kenyataannya pemerintah tak menyalurkan kompensasi tersebut sehingga Pertamina merugi.

Baca juga: Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina

Said mengatakan, kondisi keuangan Pertamina melemah sejak dua tahun terakhir. Semasa Said masih menjadi staf khusus pada 2015, keuangan Pertamina masih sehat dan profitnya cukup besar.

Menurut Said, Pertamina kian lesu setelah mendapat perintah khusus itu dari pemerintah.

"Kalau menurut saya, solusinya ya sudahlah. Cari jalan keluar. Intinya selamatkan keuangan Pertamina," kata Said.