Kemenkeu Bakal Batasi Impor Barang di Sektor Migas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan bakal memperketat pengawasan impor barang, khususnya pada sektor industri minyak dan gas (migas).

Hal tersebut dilakukan guna memaksimalan potensi TKDN dan mengurangi defisit perdagangan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyatakan, saat ini sudah terlalu banyak barang impor pada sektor migas yang masuk ke Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Atas dasar itu, Mardiasmo berencana melakukan perbaikan pada Rencana Impor Barang (RIB) bersama dengan Kementerian ESDM selaku pemberi izin impor tersebut.

Baca juga: Nilai Impor Januari-Mei 2018 Naik 24,75 Persen

"Makanya ini kita perbaiki rencana impor barangnya, dengan tim SKK Migas juga. Kita mau optimalkan (produksi) dalam negeri," ucap Mardiasmo di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (24/7/2018).  

Adapun terkait perbaikan RIB tersebut, Mardiasmo menjelaskan bahwa barang-barang sektor migas lokal bakal diutamakan untuk menguatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Barang-barang pada sektor migas akan diimpor jika sesuai dengan tiga ketentuan yang ada.

Pertama, apabila produksi dalam negeri tak memenuhi kebutuhan. Kedua, spesifikasi barangnya tak tersedia di dalam negeri. Ketiga, barang itu tidak diproduksi di dalam negeri.

Defisit neraca perdagangan

Namun demikian, bila terus mengusahakan impor maka bakal membuat defisit neraca perdagangan.

"Tapi kalau masuk spec (spesifikasi yag ada dalam negeri) kenapa kita harus impor. Kalau impor terus, kita defisit terus. Oleh karena itu bagaimana caranya mengatakan barang yang tidak boleh masuk karena spesifikasinya seperti pipa, itu kita sinkronkan,” imbuh Mardiasmo.

Adapun dengan mendorong penggunaan komponen dalam negeri dan pembatasan barang impor, maka negara diprediksi dapat menghemat hingga 20 miliar dollar AS.

"Ini kita bisa menghemat 20 miliar dollar AS dari TKDN itu. Itu kalau kita pakai dalam negeri bisa meningkatkan utilisasi. Jadi, bisa mengurangi impor," ujar dia.

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak awal 2018 defisit terjadi di bulan Januari sebesar 756 juta dollar AS, Februari 59,9 juta dollar AS, April 1,63 miliar dollar AS, dan Mei 1,56 miliar dollar AS.