Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said: Kalau Dulu Dijalankan, Pertamina Enggak Kaya Gini...

Kompas.com - 24/07/2018, 21:12 WIB
Yoga Sukmana,
Kurniasih Budi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan keuangan yang mendera PT Pertamina Persero ikut menjadi perhatian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Sudirman bahkan turut membicarakan persoalan BUMN Migas tersebut dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu ia sampaikan usai bertemu Kalla di Kantor Wapres.

"Pertamina itu kapal induk yang sangat besar," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, masalah yang menerpa Pertamina saat ini disebabkan tercampuraduknya dua kepentingan yakni kepentingan pemerintah terkait subsisi dengan kepentingan Pertamina selaku korporasi.

Baca juga: Kebijakan Subsidi Harga BBM Dianggap Bebani Keuangan Pertamina

Sebenarnya kata dia, pada awal pemerintahan Jokowi, saat ia menjabat sebagai menteri, pemerintah hanya memberikan subsidi untuk BBM jenis solar.

Sementara harga premium dilepas ke pasar sehingga harganya berfluktuasi mengikuti fluktuasi harga minyak dunia.

Pencabutan subsidi premium dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran. Sebab pengguna premium saat itu mayoritas kelas menengah atas.

Kenaikan harga minyak dunia

Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menahan harga solar dan premium agar tidak naik bahkan hingga 2019. Padahal harga minyak dunia sudah jauh naik dibandingkan awal pemerintahan Jokowi.

Akibatnya kata Sudirman, Pertamina menanggung beban harga selisih yang mencapai puluhan triliun. beban itu kian berat setelah ada penugasan BBM satu harga.

"Kalau itu (kebijakan dulu) dijalankan, Pertamina tidak harus gini sekarang," kata Sudirman.

Evaluasi subsidi BBM

Sebagai mantan orang nomor satu di Kementerian ESDM, ia menyarankan pemerintah untuk segera memisahkan kepentingan subsidi dengan kepentingan korporasi.

Sebab bila hal itu terus terjadi maka Pertamina akan terus menerus menanggung beban yang besar.

"Kalau saya berpendapat akan baik kalau Pertamina dibiarkan, dibangun hidupnya, dikembangkan sebagai korporasi yang sehat karena itu adalah bendera kita," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com