Menunggu Kreativitas Pertamina dan Pemerintah

MELEMAHNYA nilai tukar rupiah dan terus meroketnya harga minyak dunia menciptakan tekanan berat bagi anggaran negara. Dua faktor tersebut membuat alokasi subsidi energi melambung mencapai Rp 163,5 triliun, naik 73 persen dari target yang dicanangkan pada awal tahun.

Namun sayangnya, peluang mengoreksi asumsi yang telah meleset jauh itu dilewatkan karena pemerintah memutuskan tidak akan mengubah anggaran.

Boleh jadi, pemerintahan Joko Widodo kali ini terlihat lebih mengedepankan kalkulasi politis ketimbang perhitungan ekonomi. Pemerintah terkesan ingin menutup ruang bagi kelompok oposisi untuk mempersoalkan perbedaan rencana dan pelaksanaannya dalam anggaran negara sehingga peluang perubahan anggaran kemudian ditutup rapat.

Kebijakan anggaran yang lebih mengedepankan aspek politis berpotensi membuat anggaran negara tidak kredibel. Akibatnya, bisa mengganggu perekonomian nasional.

Baca juga: Jokowi Minta Para Taipan Bawa Valasnya ke Indonesia

Tak pelak lagi, keputusan tersebut akan memukul dua perusahaan negara sekaligus, yakni PT Pertamina dan PT PLN, yang mendapat tugas menyalurkan subsidi energi. Nilai subsidi energi yang dialokasikan melalui dua perusahaan tersebut tidak lagi mampu menutup selisih harga dan biaya penyediaan bahan bakar minyak penugasan dan listrik golongan rumah tangga miskin.

PLN, misalnya, pada triwulan pertama 2018 justru mencatatkan kerugian Rp 6,49 triliun. Salah satu penyebabnya adalah beban selisih kurs yang mencapai Rp 4,2 triliun, naik 44 persen dibanding tahun sebelumnya, yang hanya Rp 2,93 triliun. Biaya bahan bakar minyak sebesar Rp 5,6 triliun turut menggerus pendapatan perseroan itu.

Di sisi yang lain, Pertamina juga mengalami nasib serupa. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada satu kesempatan pernah mengatakan bahwa perlu ada tambahan subsidi Rp 10 triliun agar Pertamina tak kolaps lantaran harga minyak mentah Indonesia telah jauh melampaui asumsi makro APBN 2018.

Indikasi lain yang menandakan bahwa keuangan Pertamina sedang dirundung masalah adalah terkuaknya rencana pelepasan aset strategis perseroan. Secara umum justru menjadi sangat kontraproduktif, di saat perusahaan minyak dan gas negara-negara lain sibuk berekspansi dengan mengakuisisi aset-aset strategis, Pertamina justru melego asetnya untuk menghindari merosotnya keuangan akibat kebijakan subsidi terselubung pemerintah melalui perusahaan tersebut.

Nah, ketika lonjakan subsidi tidak bisa dihindari lagi, persoalan pelik yang mesti dicarikan jalan oleh pemerintah adalah bagaimana menambal kekurangan anggaran. Jalan yang mungkin untuk ditempuh salah satunya adalah dengan melakukan "akrobat" anggaran agar memperoleh  sumber pendapatan dari pos penerimaan lain yang mengalami surplus.

Persoalannya, jika tetap ingin memegang prinsip sistem penganggaran yang baik, pemerintah tentu tidak bisa main utak-atik pos anggaran tanpa mengajukan anggaran perubahan ke legislatif.

Nyatanya, jalan yang ditempuh pemerintah adalah dengan cara melego beberapa aset milik Pertamina dengan cara cukup halus. Surat balasan Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Rini Soemarno kepada Pertamina, yang sempat beredar luas di publik, menjadi salah satu bukti bagaimana perusahaan ini kelimpungan mencari sumber pendapatan baru.

Namun di sisi lain, tawaran yang terkandung di dalam surat itu justru memicu gonjang-ganjing di masyarakat. Semua media massa mengulas dan membahas gonjang-ganjing tersebut dengan cara pandang yang hampir serupa, yakni menggambarkan bahwa keuangan Pertamina berdarah-darah dan terancam bangkrut.

Baca juga: Kelola Blok Rokan, Pertamina Tegaskan Keuangannya Sehat