Polemik Data Kemiskinan dan Peran Humas Zaman Now

MENJADI penanggung jawab hubungan masyarakat (humas) di zaman now harus siap sedia setiap saat. Ketika ada berita yang tidak sesuai dengan fakta dan data, maka harus segera diluruskan.

Penanganan berita negatif juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman now. Tentu saja tidak semua berita bengkok harus diluruskan. Perlu analisis dampak dan juga penelitian seberapa besar jangkauan berita tersebut di masyarakat.

Selain itu, ada juga berita yang dianggap harus diluruskan karena dapat merusak reputasi institusi.

Dalam meluruskan berita, perlu juga penyampaian data dan fakta yang sebenarnya sehingga ada unsur edukasi juga kepada publik.

Terkadang pelurusan berita juga harus menghadapi orang-orang ternama yang berpengaruh di masyarakat. Karena pernyataannya yang dikutip banyak media, maka magnitudo dari pernyataan tersebut sangat terasa.

Contohnya adalah pernyataan Presiden keenam RI yang juga Ketua Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (Pak SBY) pada minggu lalu.

Setelah pertemuan politiknya dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto, Pak SBY memberikan konferensi pers tentang hasil pertemuan yang akan berujung pada koalisi dua partai besar yang mereka pimpin.

Dalam kesempatan tersebut, Pak SBY menyebutkan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang. Dari berita yang dikutip beberapa media, salah satu pengurus Partai Demokrat mengatakan bahwa data tersebut diambil dari Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, seorang bisa dikategorikan miskin apabila penghasilannya di bawah 2 dollar AS per hari. Dengan penghitungan 1 dollar AS sama dengan Rp 13.000, diperoleh angka Rp 26.000 per hari atau Rp 780.000 per kapita per bulan.

Berdasarkan angka tersebut, penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, yakni diperkirakan mencapai 47 persen atau 120 juta jiwa dari total populasi. Begitu yang disampaikan oleh pihak Partai Demokrat untuk mendukung penjelasan Pak SBY.

Tak lama kemudian, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan juga beberapa menteri kabinet membantah data tersebut. Mereka mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia saat ini adalah 29 juta jiwa.

Polemik kemudian muncul di media online dan media sosial.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan dari data ini, Kementerian Keuangan juga memantau berita tersebut dan turut mengikuti perkembangannya. Polemik ini juga dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Secara paralel, dilakukan juga konsultasi dan diskusi dengan Bank Dunia terkait pemberitaan tersebut. Bekerja sama dengan Bank Dunia sebagai pemilik data yang dijadikan acuan, segera kami menyusun pernyataan untuk meluruskan data yang disampaikan Pak SBY.

Menanggapi pernyataan SBY yang menyebutkan penduduk miskin di Indonesia berjumlah 100 juta orang dan dalam penghitungannya menggunakan data Bank Dunia untuk menentukan batas kemiskinan, dengan ini dapat disampaikan sebagai berikut: